Partai Republik berupaya menggunakan ancaman PHK permanen birokrasi federal untuk mendorong Demokrat membuka kembali pemerintahan. Gedung Putih menyebut pemecatan bisa dilakukan dalam waktu dekat. Namun, sejumlah pakar anggaran berpendapat bahwa mengeluarkan biaya untuk melakukan PHK permanen saat penutupan pemerintahan berlangsung adalah tindakan ilegal.
Ketua DPR AS Mike Johnson bertemu dengan Trump di Gedung Putih pada Kamis dan membela ancaman tersebut. Ia menegaskan presiden memiliki kewenangan untuk memberhentikan pegawai dan memangkas anggaran selama penutupan berlangsung, sembari menyalahkan Demokrat atas terhentinya anggaran.
“Jika mereka terus menutup pemerintahan, situasinya akan semakin menyakitkan,” kata Johnson kepada wartawan. Ia menambahkan Gedung Putih akan “melihat pada prioritas pemerintahan dan memastikan anggaran dialokasikan sesuai arah tersebut.”
Vought telah mulai menahan pendanaan bagi proyek transportasi di New York City serta program energi bersih di negara bagian yang memilih kandidat Demokrat Kamala Harris pada pemilu 2024.
Belum jelas seberapa besar skala pemangkasan federal ini, tetapi Senator Republik Shelley Moore Capito dari West Virginia memperkirakan pemotongan bisa signifikan.
“Apakah saya yakin Russ Vought ingin mengecilkan ukuran pemerintahan secara drastis? Tentu saja. Dia cukup jelas soal itu,” kata Capito kepada CNBC.
Langkah Gedung Putih menarik kembali pendanaan dan memecat pegawai federal bertujuan menekan Demokrat agar menyetujui pembukaan kembali pemerintahan. Strategi keras ini jauh melampaui praktik umum dalam penutupan pemerintahan, yang biasanya hanya membuat pegawai federal dirumahkan sementara (furlough) sebelum akhirnya menerima gaji penuh setelah pemerintahan kembali berjalan.
Kantor Anggaran Kongres memperkirakan sekitar 750.000 pegawai akan dirumahkan selama penutupan, dengan kerugian sekitar US$400 juta per hari akibat kompensasi yang hilang.
Manuver Politik
Menteri Keuangan AS Scott Bessent menuding Demokrat bernegosiasi dengan itikad buruk terkait pendanaan pemerintahan.
“Demokrat ingin bernegosiasi seperti teroris,” kata Bessent kepada CNBC, menambahkan bahwa Partai Republik hanya ingin perpanjangan pendanaan yang “bersih.” Demokrat, sebaliknya, mendorong agar subsidi layanan kesehatan ikut dimasukkan dalam rancangan undang-undang pendanaan.
Senator Elizabeth Warren, anggota Demokrat asal Massachusetts, mengatakan kepada CBS bahwa Demokrat sudah “memohon” agar Republik mau bernegosiasi, namun sejauh ini “nihil” pembicaraan karena GOP enggan membuka diskusi.
Sebuah jajak pendapat Washington Post menunjukkan lebih banyak pemilih menyalahkan Trump dan Partai Republik atas penutupan pemerintahan ketimbang Demokrat, dengan selisih 17 poin. Pemilih independen mayoritas berpihak pada Demokrat, sementara Partai Republik terlihat kurang solid: hanya 67% simpatisan Republik yang menyalahkan Demokrat, sementara 87% simpatisan Demokrat menyalahkan Partai Republik.
Baik DPR maupun Senat tidak menjadwalkan pemungutan suara pada Kamis karena libur Yom Kippur. Senat dijadwalkan kembali bersidang pada Jumat, meski pemimpin Senat dari Partai Republik, John Thune, mengatakan kemungkinan besar tidak akan ada pemungutan suara pada akhir pekan. DPR baru akan kembali ke Washington pada Selasa.
Anggota DPR Byron Donalds, Republik dari Florida, memperkirakan kebuntuan akan terus berlanjut setidaknya hingga awal pekan depan.
“Saya rasa ini akan berlanjut hingga pekan depan, mungkin lebih lama. Semua tergantung pada Chuck Schumer,” katanya kepada Fox Business, merujuk pada pemimpin Demokrat di Senat.
Demokrat mendesak perpanjangan subsidi Affordable Care Act yang akan berakhir pada akhir tahun, sementara Partai Republik menegaskan ingin mendanai pemerintahan terlebih dahulu sebelum membahas isu itu.
“Tidak ada satupun penutupan pemerintahan, baik dipicu Partai Republik maupun Demokrat, yang pernah mencapai tujuannya,” ujar Tom Cole, Ketua Komite Anggaran DPR dari Partai Republik, kepada Fox Business. “Ini hal yang sangat bodoh untuk dilakukan.”
(bbn)
