Nantinya, kata Bahlil, masyarakat yang berhak menggunakan LPG bersubsidi akan terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang sedang dirancang oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Jadi mungkin Pak Menterinya, Menteri Keuangan ya, mungkin belum baca data kali itu,” tegas Bahlil.
Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9/2025), Purbaya memaparkan harga keekonomian LPG 3 Kg senilai Rp42.750/tabung.
Nominal tersebut berada jauh di atas harga yang diterima masyarakat setelah kedua komoditas energi tersebut ditopang oleh anggaran kompensasi dan subsidi oleh pemerintah.
Untuk LPG 3 Kg, kata Purbaya, negara melalui APBN menanggung beban subsidi sebesar 70% atau setara Rp30.000/tabung, sehingga harga jual eceran yang diterima masyarakat bisa ditekan ke level Rp12.750/tabung.
Pemerintah memang berencana memperketat pembelian LPG 3 Kg bersubsidi mulai 2026. Nantinya, LPG bersubsidi hanya diperuntukkan bagi masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) berbasis DTSEN.
Pada tahun lalu, serapan subsidi untuk Gas Melon mencapai Rp80,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sekitar 41,5 juta pelanggan.
Dikritik Pakar
Ekonom dari Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengkritik pemerintah yang kerap tak transparan menginformasikan harga resmi LPG 3 Kg bersubsidi tersebut, hal tersebut membuat sebagian masyarakat membeli LPG 3 Kg dengan harga yang cukup tinggi dan sangat jauh dari harga eceran tertinggi (HET).
“Di beberapa daerah, lemahnya pengawasan, transparansi harga yang minim, dan informasi HET yang tidak tercantum jelas pada titik jual membuat konsumen menerima harga apa adanya,” kata Syafruddin.
Dia menduga masyarakat tak bisa mendapatkan LPG 3 Kg bersubsidi sesuai harga resmi Rp12.750/tabung, sebab terdapat rantai distribusi berlapis yang membuka ruang penggelembungan harga atau mark up.
Dia menjelaskan harga resmi LPG 3 Kg Rp12.750/tabung berlaku di pangkalan resmi Pertamina, sedangkan sebagian besar masyarakat membeli ‘Gas Melon’ tersebut di pengecer yang telah menambahkan ongkos angkut, biaya tenaga, dan margin keuntungan.
“Rantai distribusi berlapis menciptakan ruang mark up, terutama di wilayah yang jauh dari pangkalan atau sulit akses,” kata Syafruddin.
(wdh)
