“Kenapa harus gabung akun? Ini juga untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya, jika mitra membawa produk yang tidak benar, SPPG bisa menolak. Sebaliknya, jika ada SPPG yang sengaja membawa supplier tertentu, yayasan juga bisa menolak. Jadi harus dua pihak yang tanda tangan untuk mengeluarkan uang,” tambahnya.

Nanik menekankan, jika Pemda Gunung Kidul memiliki kebijakan lain di sektor pendidikan maupun sosial, hal tersebut sama sekali tidak terkait dengan program MBG. “Kalau Pemda punya program seperti KJP di Jakarta, itu tidak ada hubungannya dengan MBG,” ujarnya.

Ia juga menyesalkan adanya pemberitaan sebelumnya yang seolah-olah mengaitkan dana MBG dengan kebijakan Pemda. Menurutnya, hal itu bisa menimbulkan persepsi keliru di masyarakat. “Sejak awal diberitakan seakan-akan ada dana BGN diberikan ke Pemda, padahal tidak ada,” kata Nanik.

Pemkab Gunung Kidul, Sleman, Yogyakarta, menyatakan pembiayaan yang tadinya akan dialokasikan ke Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp12 miliar dialihkan ke sektor lain, seperti pendidikan dan infrastruktur lainnya atas perintah kebijakan pemerintah pusat.

Namun, mekanisme anggaran MBG sebenarnya bersifat nasional dan tidak melewati Pemda, melainkan langsung dikelola oleh SPPG bersama mitra melalui sistem virtual account.

(dec/spt)