Penyaluran bansos tahun ini dilaporkan berjalan lancar. Realisasi triwulan pertama telah 100%, triwulan kedua hampir rampung, dan triwulan ketiga sudah tersalurkan lebih dari 75%.
Kemensos juga menyiapkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memperkuat program-program pendukung seperti pemberian makanan bagi lansia terlantar dan penyandang disabilitas, serta program pemberdayaan agar penerima bansos bisa bertransisi keluar dari kemiskinan.
“Bansos itu sementara, pemberdayaan itu selamanya. Kami ingin tiap tahun bisa lebih terukur berapa yang graduasi, yang naik kelas dari penerima bansos menjadi mandiri,” kata Gus Ipul.
Program DTSEN diluncurkan sebagai upaya pemerintah menyatukan basis data penerima bansos yang sebelumnya tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. DTSEN mengklasifikasikan penduduk berdasarkan kondisi sosial ekonomi dari desil 1 (paling miskin) hingga desil 10 (paling kaya), sehingga memungkinkan kebijakan bantuan lebih terarah.
Sejak 2020, pemerintah meningkatkan belanja perlindungan sosial seiring pandemi COVID-19. Pada 2025, alokasi anggaran perlindungan sosial dalam APBN mencapai lebih dari Rp470 triliun, dengan porsi signifikan untuk bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penggunaan DTSEN diharapkan mampu mengurangi kebocoran dan memastikan bantuan diterima kelompok yang paling membutuhkan.
(fik/wep)
