Erick menambahkan, kepastian skema kepemilikan menjadi penting sebelum pemerintah mendorong rencana ekspansi jalur kereta cepat hingga ke Surabaya.
Wacana pengambilalihan Whoosh sebagai aset negara sejatinya sudah masuk dalam pembahasan DPR. Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Adisatrya Suryo Sulisto, mengungkapkan forum group discussion (FGD) dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sempat menyinggung opsi tersebut.
"Waktu kami melakukan FGD dengan Danantara sudah disampaikan salah satu opsi adalah untuk mengeluarkan aset (Whoosh) ini menjadi aset negara. Opsinya memang dua-duanya enggak enak, kalau kita lihat dari kacamata negara, dua-duanya beban. Tetap di KAI beban, diambil negara juga beban,” jelasnya.
Sebagai catatan, KAI masih harus menanggung kerugian Rp951,48 miliar dari operasional Whoosh sepanjang semester I-2025. Jika dihitung secara tahunan, kerugian ini setara Rp1,9 triliun. Adapun sepanjang 2024, kerugian KAI dari porsi kepemilikan di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium pengelola Whoosh mencapai Rp2,69 triliun.
Dalam PSBI, KAI memegang 58,53% saham, sehingga kerugian konsorsium langsung berdampak pada laporan keuangannya. Kondisi ini membuat urgensi restrukturisasi semakin mendesak agar tidak mengganggu kinerja perusahaan pelat merah tersebut secara menyeluruh.
Proyek KCJB awalnya diproyeksikan menelan biaya US$6 miliar (Rp91,8 triliun). Namun, realisasinya membengkak menjadi US$7,2–7,3 miliar (Rp110–115 triliun). Cost overrun senilai US$1,2 miliar ditanggung 60% konsorsium Indonesia dan 40% konsorsium Tiongkok.
Untuk menutup pembengkakan biaya tersebut, pemerintah telah menyuntikkan PMN Rp3,2 triliun ke KAI, sementara China Development Bank (CDB) menambah pinjaman US$448 juta yang kemudian diteruskan ke PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Dengan komposisi pembiayaan 75% pinjaman CDB dan 25% ekuitas konsorsium, total utang proyek kini mencapai sekitar Rp79 triliun. Beban bunga awal ditetapkan 3,4% per tahun, atau setara US$120,9 juta (sekitar Rp1,9 triliun) per tahun.
Studi KCIC dan KAI memperkirakan pengembalian investasi proyek ini membutuhkan waktu hingga 38 tahun, sementara pemerintah memperkirakan dalam kisaran 30–40 tahun.
(art/frg)
