Sementara itu, Pemimpin Mayoritas Senat John Thune dalam wawancara Selasa lalu menegaskan bahwa pendanaan sementara—dikenal sebagai continuing resolution (CR)—harus bersih dari kebijakan tambahan.
“Tidak, ini harus CR yang bersih,” tegasnya.
Perpanjangan subsidi asuransi, yang diperkirakan menelan biaya sekitar US$24 miliar untuk satu tahun, ditentang oleh sejumlah anggota Partai Republik di DPR maupun Senat.
Ketua Komite Anggaran DPR Jodey Arrington memimpin oposisi dengan alasan tidak ada mekanisme pengawasan maupun uji kelayakan penerima yang mampu menghemat dana tersebut. Menurutnya, kredit pajak itu justru terlalu luas karena menguntungkan warga Amerika dengan pendapatan jauh di atas garis kemiskinan.
Kredit pajak yang diperluas memungkinkan keluarga dengan pendapatan lebih dari 400% di atas garis kemiskinan tetap mendapat bantuan dan membatasi premi mereka pada 8,5% dari pendapatan.
“Saya ragu mayoritas anggota DPR dari Partai Republik akan mendukung perpanjangan ini,” kata Arrington.
Namun, subsidi itu cenderung menarik bagi anggota Republik moderat di daerah swing, seperti Jennifer Kiggans dari Virginia, yang menghadapi pertarungan ketat tahun depan. Menurut riset KFF, premi asuransi bisa melonjak hingga 75%, menjadikannya isu serius yang bisa membahayakan kursi Partai Republik di distrik rawan.
Di DPR, Demokrat memiliki daya tawar lebih kecil karena Partai Republik bisa mengandalkan mayoritas tipis mereka untuk meloloskan RUU pendanaan sementara.
Pemimpin Demokrat DPR, Hakeem Jeffries, mengkritik gagasan CR “bersih” dan menuntut adanya perubahan terkait Obamacare, meski tidak secara tegas menyatakan akan menolak RUU tersebut. Ia mengatakan akan memberi pernyataan lebih lanjut setelah bertemu Schumer pada Rabu malam.
Sementara itu, Ketua DPR dari Partai Republik Mike Johnson memperingatkan agar Demokrat tidak mengancam dengan penutupan pemerintahan.
“Pertanyaan utama apakah akan ada penutupan pemerintahan di akhir bulan ini sepenuhnya ada di tangan Partai Demokrat di Kongres. Itu saja faktanya,” ujar Johnson kepada wartawan, Selasa.
Saat ini, Partai Republik memegang penuh kendali politik di Washington. Namun, mereka juga yang paling banyak disalahkan atas penutupan panjang pemerintahan selama masa jabatan pertama Trump.
(bbn)
