“Sebenarnya kalau misalnya mau dilihat SPBU-nya apakah sudah dibangun, sudah ada. Tinggal dibuka pintunya,” tegas dia.
Sebelumnya, Vanda melaporkan BP-AKR telah menambah tiga SPBU sejak Januari 2025. Berdasarkan data akhir Maret 2025, perseroan telah mengoperasikan 64 SPBU di Indonesia secara kumulatif.
Vanda mengungkapkan tiga SPBU tersebut berlokasi di Pantai Indah Kapuk 2, Tangerang; Dago Bandung, Jawa Barat; dan Margasatwa Jakarta Selatan.
Tiga SPBU tersebut, kata dia, termasuk dalam 10 rencana penambahan SPBU yang ada di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat.
Vanda sebelumnya mengatakan ekspansi BP-AKR dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan faktor konsumsi bahan bakar serta kesiapan infrastruktur logistik.
Sekadar catatan, Vanda sebelumnya mengungkapkan bahwa perusahaan masih mengalami gangguan pasokan BBM bensin jenis BP-92 (RON 92) dan BP Ultimate (RON 95). Adapun, gangguan pasokan tersebut mulanya mencuat ke publik sejak akhir bulan lalu.
Akan tetapi, dia menegaskan SPBU BP-AKR tetap beroperasi untuk menjual produk yang tersedia.
“BP-AKR menginformasikan bahwa stok ketersediaan bahan bakar minyak [BBM]BP Ultimate dan BP 92 di jaringan SPBU BP belum kembali normal,” kata Vanda ketika dimintai konfirmasi, Senin (8/9/2025).
Adapun, badan usaha (BU) hilir migas, seperti BP-AKR dan Shell Indonesia, tengah mengalami gangguan pasokan bensin RON 92 dan 95 akhir-akhir ini.
Akan tetapi, Shell Indonesia telah mengumumkan bahwa pasokan Shell Super (RON 92) kembali tersedia di berbagai SPBU di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
Di sisi lain, Kementerian ESDM saat ini sedang menunggu data kebutuhan BBM dari para SPBU swasta dan data pasokan BBM milik Pertamina.
Nantinya, data tersebut akan menentukan apakah Pertamina perlu mengimpor BBM tambahan untuk menyuplai ke SPBU swasta atau dapat dilakukan dengan stok yang dimiliki.
Direktur Jenderal (Dirjen) Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menargetkan bahwa seluruh perusahaan SPBU bisa mengumpulkan data tersebut ke kementeriannya dalam waktu satu pekan.
“Jangka pendek kita minta data dari seluruh badan usaha, mengenai keperluannya berapa dan masukannya seperti apa. Aspek tersebut lalu akan kami olah lagi,” kata Laode, ditemui awak media, di Kementerian ESDM, Rabu (10/9/2025).
Akan tetapi, Laode menegaskan Shell dan BP-AKR masih belum menyepakati untuk membeli BBM dari Pertamina tersebut. Menurut dia, badan usaha (BU) hilir migas swasta tersebut meminta waktu untuk menyiapkan data yang dibutuhkan Kementerian ESDM.
“Belum, karena data dari swasta belum kami terima. Masih nunggu data, mereka setuju atau tidak, kita sudah nawarin solusinya,” tegas Laode.
(azr/wdh)
