Meskipun begitu, Yuliot juga melempar sinyal bahwa pemerintah tetap terbuka jika terdapat investor asing lainnya yang ingin berinvestasi bersama KPI di Kilang Tuban.
“Jadi pemegang salam itu kan bisa saja ada yang mundur, ada yang masuk baru,” pungkas Yuliot.
Adapun, UE tengah menyiapkan paket sanksi baru terhadap Rusia. Paket sanksi itu, akan menjadi sanksi ke-19 yang diberikan ke Rusia. Sanksi tersebut juga bisa saja menyasar sistem pembayaran dan kartu kredit Rusia, bursa kripto, serta pembatasan perdagangan minyak negara tersebut.
Mengutip Bloomberg News, paket pembatasan terbaru Uni Eropa akan membuat blok tersebut memperluas sanksinya terhadap tanker-tanker bayangan (shadow fleet) Rusia, pedagang minyak di negara ketiga, dan memberlakukan larangan reasuransi terhadap kapal tanker yang terdaftar.
Blok mata uang tunggal itu juga mempertimbangkan sanksi lebih ketat terhadap perusahaan-perusahaan besar minyak Rusia dengan mencabut pengecualian yang saat ini dinikmati beberapa perusahaan seperti Rosneft.
UE juga mempertimbangkan larangan ekspor terhadap barang dan bahan kimia yang digunakan oleh industri militer Rusia, serta pembatasan perdagangan terhadap perusahaan-perusahaan asing, termasuk di China, yang memasok barang-barang tersebut.
Adapun, nilai proyek GRR Tuban diprediksi mencapai US$24 miliar dan dirancang untuk memiliki kapasitas olahan minyak mentah 300.000 barel per hari (bph). Hingga saat ini pembangunan proyek itu masih tersendat lantaran menanti keputusan investasi akhir dari Rosneft.
PT KPI melaporkan proyek Kilang Tuban masih dalam fase pengembangan yakni pembukaan lahan sebelum keputusan FID yang ditargetkan pada kuartal IV-2025 tuntas.
“Saat ini di lapangan sudah selesai tahapan land clearing. Untuk melanjutkan pengerjaan di lapangan masih menunggu FID,” kata Pjs. Corporate Secretary KPI Milla Suciyani kepada Bloomberg Technoz, medio Juli.
Setelah FID, megaproyek kilang yang digarap oleh anak usaha raksasa migas Rusia melalui usaha patungan bersama PT Pertamina (Persero) itu akan memasuki tahapan engineering, procurement, and construction (EPC).
“Sekarang kita di fase development, goals-nya GED [general engineering design] sudah selesai, tender dalam progres, dan FID dalam progres,” ujar Milla.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto bahkan mengklaim FID Rosneft di Kilang Tuban bakal tuntas pada Agustus 2025. Akan tetapi, target tersebut akhirnya kembali meleset.
Sebelumnya, padahal, FID proyek tersebut molor dari target yang ditagih Kementerian ESDM pada tahun lalu.
Pertamina melalui anak perusahaannya, KPI menguasai 55% saham PRPP, sedangkan 45% sisanya dikuasai oleh afiliasi Rosneft di Singapura, Rosneft Singapore Pte Ltd (dahulu Petrol Complex Pte Ltd).
(azr/wdh)
