Penahanan Thaksin, kepala keluarga Shinawatra, menimbulkan pertanyaan tentang masa depan salah satu keluarga politik paling berpengaruh di Thailand, yang telah mendominasi politik selama lebih dari dua dekade.
Enam PM dari partai-partai yang terkait dengan keluarga tersebut telah dilengserkan dari jabatannya melalui putusan pengadilan atau kudeta.
Putusan terhadap Thaksin dikeluarkan beberapa hari setelah parlemen Thailand memilih Anutin Charnvirakul, rival politiknya, sebagai PM baru negara tersebut setelah Paetongtarn Shinawatra digulingkan karena pelanggaran etik.
Perpecahan koalisi Paetongtarn dan kekalahan calon PM mereka, Chaikasem Nitisiri, menandai runtuhnya kesepakatan antara Partai Pheu Thai pimpinan Thaksin dan kubu konservatif. Kesepakatan tersebut membuat Thaksin, yang memimpin Thailand dari 2001 hingga digulingkan melalui kudeta tahun 2006, bisa kembali dari pengasingannya selama 15 tahun.
Bulan lalu, Thaksin dibebaskan dari kasus pencemaran nama baik kerajaan, yang menyebabkan larangan bepergiannya dicabut dan memperbolehkan dia mengunjungi Dubai dan Singapura.
Dia hanya menghabiskan beberapa jam di penjara pada 2023 sebelum dipindahkan ke rumah sakit untuk menjalani hukuman delapan tahun penjara karena korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang kemudian dikurangi menjadi satu tahun melalui grasi kerajaan. Dia dibebaskan bersyarat pada 2024.
Awal tahun ini, Dewan Medis Thailand menangguhkan dua dokter dan menegur satu dokter lainnya setelah ditemukan bahwa mereka turut membenarkan pemindahan Thaksin dari penjara.
(bbn)
