Terkait dengan rencana realokasi atau pergeseran impor migas dari Singapura ke AS tersebut, Yayan menyebut pemerintah perlu terlebih dahulu memastikan stok impor BBM di dalam negeri memang sudah terkendali.
Jika tidak, lanjutnya, pasar akan terjerumus ke dalam ketidakpastian lantaran sistem distribusi komoditas energi di Indonesia akan mengarah ke monopoli pasar. Walhasil, kontrol distribusi energi pun dikendalikan negara.
“Kuncinya ada di kepastian regulasi. Seharusnya pemerintah lebih transparan untuk menjelaskan ke publik [ihwal] ketidakpastian pasokan bagi distributor [BBM ke] SPBU swasta,” ujarnya.
Bisnis yang Berat
Dia menuturkan saat ini kondisi bisnis SPBU swasta sangat berat karena dibebani biaya transportasi yang sangat mahal dan disrupsi pasokan yang sudah seret sejak tahun lalu.
Di sisi lain, Yayan mengatakan pada Juli tahun ini, RI dan raksasa migas AS juga telah melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait dengan komitmen pembelian minyak mentah, BBM, dan gas minyak cair dari Negeri Paman Sam.
Diketahui, MoU tersebut dilakukan PT Pertamina (Persero)—melalui anak usahanya PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) — dan ExxonMobil Corp., KPI dan KDT Global Resource LLC., serta KPI dan Chevron Corp.
“Deal ini kan pada Juli lalu, sepertinya akan dieksekusi segera. Berarti, [badan usaha seperti] BP dan Shell akan dikurangi perannya, sedangkan Chevron dan Exxon akan masuk dan diberi porsi spesial demi Trump Deal,” klaim Yayan.
Sinkronisasi Data
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut akan segera mensinkronkan data pasokan dan kebutuhan impor BBM antara Pertamina dan badan usaha (BU) hilir migas swasta.
Dalam kaitan itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan ketahanan pasokan BBM nasional saat ini berada di posisi sekitar 26 hari. Angka tersebut sebenarnya di bawah posisi ideal yang diinginkan pemerintah di level 30 hari.
Namun demikian, Yuliot enggan menjawab apakah indikasi tersebut merupakan sinyal bahwa pemerintah akan menambah kuota impor BBM, khususnya untuk badan usaha (BU) hilir migas swasta.
“Disinkronkan. Ini kan sampai dengan akhir tahun. Impor itu kan nanti disesuaikan dengan kebutuhan; disinkronkan berapa untuk Pertamina, berapa untuk badan usaha [swasta]. Jadi itu juga segera dikoordinasikan oleh Dirjen Migas,” ujarnya ditemui usai rapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (3/9/2025).
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengelaborasi sinkronisasi data kebutuhan BBM tersebut penting lantaran sebelumnya pemerintah sudah memberikan tambahan kuota impor 2025 sebesar 10% kepada BU swasta.
Untuk itu, pemerintah ingin mencari tahu penyebab gangguan pasok yang saat ini dialami oleh operator SPBU swasta, padahal kuota impor BBM-nya sudah ditambah.
Pada dasarnya, kata Laode, sinkronisasi data tersebut juga akan membahas soal kemungkinan BU swasta untuk membeli BBM dari kilang milik Pertamina, alih-alih menambah kuota impor.
“Kan sudah dikasih 10% [kuota impor BBM SPBU swasta tahun ini]. Kan tadi itu kita sinkronkan,” ujarnya.
Menurut Laode, pemerintah lebih menyarankan agar BU swasta membeli tambahan pasok BBM dari kilang Pertamina. Terlebih, persyaratan spesifikasinya juga sudah diatur oleh Ditjen Migas Kementerian ESDM.
“Teknisnya nanti akan dibahas lebih lanjut. [...] Sinkronisasi data itu adalah [untuk] mengoptimalkan apa yang sudah kita miliki di dalam negeri, yaitu hasil dari BUMN, yaitu dari Pertamina. Itu sinkronisasi,” tegasnya.
Untuk diketahui, impor minyak mentah dan hasil minyak (termasuk BBM) Indonesia mengalami lonjakan pada Juli dibandingkan dengan bulan sebelumnya, menurut data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilansir awal pekan ini.
Impor minyak mentah pada Juli 2025 mencapai US$786 juta, membengkak 34,92% secara bulanan. Adapun, impor hasil minyak turut naik 5,38% secara bulanan menjadi US$1,72 miliar pada Juli.
Secara kumulatif, impor minyak mentah Januari—Juli 2025 mencapai US$4,96 miliar, turun 21,07% dari rentang yang sama tahun lalu. Impor hasil minyak Januari—Juli US$13,41 miliar, juga turun 12,20% secara tahunan.
Pemerintah memang pernah mengutarakan rencana ingin menghentikan impor BBM dari Singapura dan mengalihkannya ke AS.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pengalihan impor BBM dari Singapura ke AS juga merupakan bagian dari upaya negosiasi untuk menghindari pengenaan tarif resiprokal oleh Presiden AS Donald Trump. Rencana tersebut dieksekusi dalam waktu enam bulan ke depan sejak diumumkan pada Mei.
“Bukan kata mungkin lagi nih, sudah hampir pasti. Jadi kita akan mengambil minyak dari negara lain, yang bukan dari negara itu [Singapura]. [Impor] salah satu negaranya AS,” kata Bahlil ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (9/5/2025).
Dia menyebutkan saat ini porsi impor dari Singapura sebesar 54%—59% dari total konsumsi BBM Indonesia, yang ditaksir mencapai 1,6 juta barel per hari per 2024.
Bukan tidak mungkin, tegas Bahlil, ke depannya tidak ada impor BBM sama sekali oleh Indonesia dari Negeri Singa, yang dinilainya cenderung lebih mahal sekalipun jaraknya lebih dekat. Namun, pengurangan volume impor tersebut menurutnya akan dilakukan secara bertahap.
“Bertahap ya. Tahap sekarang mungkin bisa sampai 50% mungkin suatu saat akan nol,” tuturnya.
-- Dengan asistensi Mis Fransiska Dewi
(wdh)
