Nusseibeh tidak merinci langkah apa yang akan diambil Abu Dhabi bila Israel tetap melanjutkan rencananya, termasuk apakah hal itu akan berujung pada pemutusan hubungan diplomatik. Ia hanya mendesak pemerintah Israel untuk menangguhkan rencana tersebut. Hingga kini, pemerintah Israel belum menanggapi peringatan UEA.
Pada Juli lalu, parlemen Israel mengesahkan resolusi yang menyerukan aneksasi blok permukiman Yahudi di Tepi Barat, dengan Netanyahu ikut mendukung. Namun, hingga kini ia masih enggan menjelaskan apakah dan kapan langkah itu akan dijalankan. Menurut tiga pejabat, para menteri Israel dijadwalkan membahas kebijakan terkait Tepi Barat dan isu kenegaraan Palestina pada Kamis, meski belum jelas apakah agenda resmi aneksasi akan diajukan.
Israel dan UEA menormalisasi hubungan pada 2020 lewat Abraham Accords. Kesepakatan bersejarah itu membuka pintu bagi warga Israel untuk berkunjung ke negara Teluk kaya minyak tersebut untuk urusan bisnis maupun pariwisata. Perjanjian itu juga memberi UEA modal politik di Washington serta akses lebih luas ke teknologi AS dan Israel, termasuk di sektor pertahanan dan keamanan.
Salah satu dasar UEA bergabung dalam kesepakatan itu adalah janji bahwa Israel tidak akan menganeksasi wilayah Palestina di Tepi Barat dan Gaza.
“UEA kini memberi tekanan publik pada Presiden Trump untuk mencegah aneksasi Israel di Tepi Barat,” ujar Firas Maksad, analis di Eurasia Group, dalam catatan kepada klien. “Dengan menarik garis tegas, pejabat UEA memberi sinyal bahwa Trump bisa kehilangan pencapaian diplomatik andalannya kecuali ia benar-benar menahan Israel.”
Presiden UEA Sheikh Mohamed bin Zayed pada Rabu bertolak ke Riyadh untuk bertemu Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Keduanya membahas perkembangan kawasan, khususnya situasi di Palestina. Media pemerintah Saudi menyebut pertemuan itu menegaskan pentingnya memperkuat stabilitas, keamanan, dan perdamaian regional melalui jalan menuju solusi dua negara.
Kedua pemimpin Teluk itu tampak hangat berpelukan, menandakan isu Palestina menjadi titik yang menyatukan mereka meski sebelumnya sempat berbeda pandangan.
Presiden Prancis Emmanuel Macron sehari sebelumnya menyatakan dirinya bersama Pangeran Mohammed akan menjadi ketua bersama konferensi tentang kelayakan solusi dua negara di New York pada 22 September, tepat sebelum Sidang Umum PBB.
Macron menegaskan Prancis dan Arab Saudi ingin “menggerakkan dukungan internasional seluas mungkin untuk solusi dua negara.” Ia juga mengkritik keputusan pemerintahan Trump pekan lalu yang menolak memberi visa bagi pejabat Palestina yang hendak hadir di acara itu. “Keputusan itu tidak dapat diterima,” kata Macron, seraya mendesak Washington membatalkannya.
Hubungan Israel–UEA memang teruji sejak perang Gaza dimulai, menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Ketegangan semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir karena rencana Israel melancarkan serangan darat ke Gaza City serta dukungan Netanyahu terhadap konsep ultra-nasionalis “Israel Raya”.
Bulan lalu, Netanyahu mengirim salah satu penasihat utamanya, Ron Dermer, ke Abu Dhabi untuk meredakan ketegangan.
“Ekstremis, siapa pun itu, tidak boleh dibiarkan menentukan arah kawasan,” ujar Nusseibeh. “Perdamaian membutuhkan keberanian, ketekunan, dan penolakan untuk membiarkan kekerasan menentukan pilihan kita.”
(bbn)
