"Saya akan menyelesaikan masalah kejahatan dengan cepat, seperti yang saya lakukan di DC [Washington]," kata Trump dalam unggahannya di Truth Social, Selasa. "Chicago akan aman kembali."
Putusan Selasa, usai sidang tiga hari bulan lalu, menolak argumen Trump bahwa protes, yang terkadang disertai kekerasan, menciptakan pengecualian terhadap undang-undang federal berusia lebih dari seabad bernama Undang-Undang Posse Comitatus, yang melarang anggota militer menegakkan hukum sipil kecuali dalam keadaan terbatas seperti pemberontakan.
"Memang ada protes di Los Angeles, dan beberapa orang terlibat dalam kekerasan," tulis hakim Breyer dalam putusannya. "Namun, tidak ada pemberontakan, dan penegak hukum sipil juga mampu merespons protes dan menegakkan hukum."
Namun, Gedung Putih mengatakan Trump telah "menyelamatkan Los Angeles, yang diserbu sekelompok ekstremis kiri gila yang menyebarkan kekacauan massal."
"Saat pengadilan sayap kiri ekstrem berusaha menghentikan Presiden Trump menjalankan mandatnya untuk 'Membuat Amerika Aman Lagi,' Presiden berkomitmen melindungi warga negara yang taat hukum, dan ini bukan keputusan akhir terkait masalah ini," ujar Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih, Anna Kelly dalam pernyataannya.
Pengendalian Massa
Menurut putusan tersebut, sekitar 300 pasukan federal masih berada di Los Angeles.
Putusan itu melarang pemerintahan Trump menggunakan pasukan federal untuk penegakan hukum, termasuk penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pengaturan lalu lintas, pengendalian massa, interogasi, atau bertindak sebagai informan. Putusan itu juga tidak melarang penggunaan pasukan untuk melindungi properti federal.
Putusan ini merupakan kemenangan penting bagi Newsom dalam pertarungan hukum yang sengit atas putusan Trump untuk memfederalisasi Garda Nasional negara bagian.
Hakim mengatakan ia menerapkan perintah pengadilan secara nasional, bukan hanya di Los Angeles, karena Trump menunjukkan niat melanggar UU Posse Comitatus di kota-kota lain, termasuk Oakland dan San Francisco.
"DONALD TRUMP KALAH LAGI," ujar Gubernur California Gavin Newsom, yang mengajukan gugatan pada Juni, melalui unggahan di X. "Pengadilan setuju—militerisasi jalan-jalan kita dan penggunaan militer terhadap warga negara AS adalah ILEGAL."
Newsom juga mengajukan gugatan baru ke pengadilan untuk memblokir perintah Trump yang memperpanjang pengerahan 300 pasukan yang tersisa hingga Hari Pemilihan pada November.
"Pemerintah federal bahkan tidak berusaha membenarkan penempatan militer di Los Angeles karena mereka tidak bisa," ujarnya dalam pernyataannya.
Breyer mengutip siaran C-SPAN dari rapat kabinet Trump pada 27 Agustus di mana ia membahas pengerahan Garda Nasional ke Chicago. "Saya berhak melakukan apa pun yang saya inginkan," kata Trump seperti yang dikutip hakim. "Saya Presiden Amerika Serikat. Jika saya merasa negara kita dalam bahaya, dan kota-kota ini memang dalam bahaya, saya bisa melakukannya."
Hakim sebelumnya memutuskan Trump harus mengembalikan kendali Garda Nasional pada otoritas negara bagian, tetapi putusan itu ditangguhkan Pengadilan Banding Sirkuit ke-9 AS. Putusan baru ini berlaku khusus untuk UU Posse Comitatus.
Di Los Angeles, Trump mengerahkan sekitar 4.000 pasukan Garda Nasional dan 700 marinir aktif ke kota tersebut untuk menanggapi protes yang dipicu oleh razia yang dilakukan agen Imigrasi dan Bea Cukai.
Breyer mengatakan bukti yang diajukan selama persidangan menunjukkan bahwa pemerintahan Trump secara sistematis menggunakan kendaraan militer dan tentara bersenjata "yang identitasnya sering disamarkan oleh baju besi pelindung" untuk mendirikan blokade lalu lintas dan mengendalikan massa.
'Tanpa Batas'
Breyer menolak argumen pemerintahan bahwa kekhawatiran akan kemampuan pegawai federal untuk menjalankan tugas mereka tanpa gangguan merupakan pengecualian dari UU Posse Comitatus. Ia mengatakan pengecualian semacam itu "pada prinsipnya tidak terbatas."
"Tak diragukan lagi bahwa pegawai federal harus bisa menjalankan tugas mereka tanpa mengkhawatirkan keselamatan mereka," kata hakim itu.
"Namun, menggunakan ini sebagai dalih untuk mengirim pasukan militer mendampingi agen federal ke mana pun mereka pergi terbukti berlebihan dan akan menggagalkan tujuan utama UU Posse Comitatus."
Hakim mencatat bahwa Trump tak pernah menggunakan UU Pemberontakan, yang merupakan pengecualian terhadap UU Posse Comitatus. UU Pemberontakan memiliki beberapa batasan, seperti mewajibkan pejabat negara bagian dan lokal untuk meminta bantuan federal.
"Jika presiden ingin menghindari pembatasan UU tersebut, ia harus menggunakan pengecualian yang legal—seperti UU Pemberontakan, beserta persyaratannya yang menunjukkan penegak hukum negara bagian dan lokal tidak mampu atau tidak bersedia bertindak," kata hakim.
'Excalibur'
Hakim juga mengutip penggunaan pasukan untuk aksi "unjuk kehadiran" Departemen Keamanan Dalam Negeri yang dijuluki Operasi Excalibur di MacArthur Park di Los Angeles, area yang populer di kalangan imigran, meski tidak ada "target bernilai tinggi" atau ancaman terhadap properti federal di sana.
"Excalibur, tentu saja, merujuk pada pedang legendaris Raja Arthur, yang melambangkan kedaulatan ilahinya sebagai raja," tulis hakim dalam catatan kaki putusan tersebut.
(bbn)
