Selain itu, jabatan menteri atau kepala lembaga akan mengekang atau mengunci ruang gerak para pimpinan buruh. Dia pun menolak jika jabatan di pemerintah justru memperlambat perjuangan para buruh.
"Kalau mau jadi pejabat, saya dari zaman Pak Jokowi sudah diminta," ujar Gani.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal juga mengatakan, para petinggi buruh tak bisa menerima jabatan negara yang justru mempersempit ruang gerak.
"Kan seolah-olah dikandangin," kata dia.
Jika DKBN dipimpin satu orang sebagai menteri, menurut Iqbal, tak akan ada kesepakatan dari para buruh soal siapa yang akan mengisi kursi tersebut. Menurut dia, tiap organisasi buruh kemungkinan menginginkan pemimpinnya masing-masing untuk menjadi menteri atau kepala lembaga tersebut. Hal ini malah kontraproduktif karena buruh akan lebih banyak mengurusi konflik internal atau antarburuh.
"Kalau struktur pejabat setingkat Menteri, pertama tentu akan sulit menentukan siapa diantara pemimpin Buruh yang bisa menjadi ketuanya. Itu kan sangat sulit," ujar Said.
"Nggak ada yang mau jadi pejabat. Mau jadi pedemonstran saja. [kalau jadi menteri] LHKPN diperiksa, kalau ada duitnya."
(dov/frg)
