Adapun perinciannya, dalam RAPBN 2026, anggaran program lumbung pangan melalui Kementerian Pertanian (Kementan) direncanakan senilai Rp22,38 triliun. Anggaran jumbo ini akan diperuntukkan untuk cetak sawah 250.000 hektare, optimasi lahan 300.000 hektare, bantuan alat mesin pertanian (alsintan) prapanen subsektor tanaman pangan 36.958 unit, bantuan sarana produksi pertanian 250,6 juta kilogram, dan sarana pascapanen tanaman pangan 2.978 unit.
Dokumen tersebut juga menyampaikan bahwa anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) turut mendukung program lumbung pangan senilai Rp11,99 triliun, untuk pengembangan jaringan irigasi sepanjang 104.000 hektare senilai Rp9,35 triliun dan pengembangan bendungan sebanyak 15 unit senilai Rp2,64 triliun.
Dalam dokumen tersebut juga menyebutkan pemerintah akan membangun Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bentuk ketahanan pangan.
Pada RAPBN 2026, anggaran pembangunan kampung nelayan Merah Putih direncanakan sebesar Rp5,5 triliun. Program ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan nelayan serta pembudidaya ikan, mentransformasi ruang hidup masyarakat pesisir, mendorong kemandirian ekonomi berbasis Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih, dan mengembangkan potensi wisata bahari dan sumber daya perikanan.
Adapun, pemerintah membidik pembangunan 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih sampai 2027 mendatang. Akan tetapi, pembangunannya akan dilakukan secara bertahap, yakni sebanyak 100 Kampung Nelayan Merah Putih pada tahun ini dan 250 Kampung Nelayan Merah Putih pada 2026.
Berikutnya, pemerintah juga bakal menggenjot program pembangunan pergaraman nasional untuk mewujudkan swasembada garam, meningkatkan usaha pergerakan dalam negeri, dan melanjutkan pembangunan usaha pergerakan nasional.
Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan usaha pergaraman senilai Rp1,14 triliun pada RAPBN 2026, yang mencakup revitalisasi 1.000 hektare lahan garam dan penyaluran 20 unit prasarana usaha garam.
Terakhir, pemerintah akan memperkuat cadangan pangan melalui Perum Bulog. Pada 2026, Perum Bulog menargetkan penyerapan gabah dan beras petani mencapai 3 juta ton setara beras.
Pendanaannya sebagian difasilitasi melalui dana operator investasi pemerintah (OIP). Sementara itu, pemerintah mengucurkan dana OIP Perum Bulog senilai Rp22,73 triliun pada RAPBN 2026.
Anggaran Infrastruktur
Selain itu, RAPBN 2026 juga memastikan anggaran sebesar Rp9,60 triliun masuk ke dalam skema investasi pembiayaan yang ditujukan untuk pengadaan lahan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol dan PSN di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Anggaran tersebut akan diimplementasikan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Untuk PSN Jalan Tol, nantinya akan ada enam proyek yang membutuhkan pengadaan lahan seluas 4.026.300 meter persegi.
Sementara, untuk IKN total terdapat 12 PSN yang akan dikerjakan dengan investasi pemerintah. Nantinya, pengadaan lahan untuk PSN IKN akan dilakukan hingga 15.111.600 meter persegi.
Dalam dokumen tersebut juga menyebut pemerintah hanya akan membangun jalan bebas hambatan atau jalan tol baru sepanjang 28,19 km pada 2026. Pemerintah akan membangun jalan nasional sepanjang 194,75 km, preservasi jalan nasional sepanjang 1.507,08 km, dan pembangunan jembatan sepanjang 3.954,74 meter.
Kemudian, infrastruktur dasar yang akan dibangun pada tahun depan mencakup pembangunan flyover/underpass, pengembangan bandara dan pelabuhan hingga pembangunan bendungan on going serta rehabilitasi jaringan irigasi.
Lalu, pembangunan Flyover/underpass sepanjang 362,71 meter, pengembangan dua unit Bandara. Selanjutnya pengembangan Pelabuhan Patimban (proyek I dan II), pembangunan 15 Bendungan on going, pembangunan jaringan irigasi 4.000 Ha, dan rehabilitasi jaringan Irigasi 100.000 Ha.
Desa, koperasi, UMKM, dan perumahan
RAPBN 2026 menganggarkan Rp181,8 triliun untuk pembangunan desa, koperasi, dan UMKM. Porsi ini mencakup KUR Rp320 triliun, subsidi bunga Rp 36,5 triliun, Dana Desa Rp60,6 triliun, penempatan dana di bank Himbara untuk 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebesar Rp83 triliun, serta dukungan K/L Rp 1,7 triliun dan kredit ultra-mikro (UMI).
Program ini bertujuan mempermudah akses pembiayaan UMKM, memperkuat koperasi desa/kelurahan, dan melatih pelaku usaha agar dapat mendukung program MBG.
Selain itu, pemerintah menyiapkan program perumahan rakyat melalui investasi APBN Rp 57,7 triliun untuk membiayai 770.000 rumah dalam program 3 Juta Rumah.
Pemberdayaan desa, koperasi, dan UMKM krusial karena sektor ini menampung sebagian besar tenaga kerja dan menjadi ujung tombak pemerataan ekonomi. Akses pembiayaan murah melalui KUR dan UMI, serta pembentukan KDMP, diharapkan menggerakkan ekonomi desa dan memutus rantai kemiskinan.
Dana Desa berperan mendorong partisipasi desa dalam program ketahanan pangan, kesehatan, dan pendidikan, sedangkan program perumahan membantu mengurangi backlog rumah, menciptakan lapangan kerja konstruksi, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
(ain)
