Bendahara Negara juga menyebut, untuk menjaga rasio utang agar tidak bengkak, pemerintah akan menggunakan Sisa Lebih Anggaran (SAL) di 2026 sebagai fiscal buffer.
Dengan demikian, ketika pasar obligasi mengalami guncangan yang tidak ada di dalam kontrol pemerintah. Dia menyontohkan seperti kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang tiba-tiba keluar memengaruhi kondisi penerbitan obligasi pemerintah.
Kemudian, pemerintah juga akan meningkatkan akses pembiayaan investasi, memperdalam pasar keuangan domestik, mendorong pembiayaan inovatif termasuk skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Menyitir Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 disebutkan, selama periode 2021 hingga semester I 2025, rasio utang pemerintah berada di kisaran 39% dari PDB.
Pada 2021 rasio utang sempat mencapai 40,7% dari PDB, sebagai dampak program pemulihan pandemi Covid-19, namun kembali turun di bawah 405 dari PDB pada akhir 2024 yang mencapai 39,8% dari PDB.
Sementara itu, pembiayaan utang dalam RAPBN 2026 dipatok Rp 781,9 triliun, meningkat dari outlook 2025 Rp 715,5 triliun. Pembiayaan utang ini akan dipenuhi dari penerbitan SBN neto Rp 749,19 triliun, dan penarikan pinjaman Rp 32,67 triliun.
(lav)
