Hal itu terkait tugas BP Tapera yang menyalurkan rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) seolah-olah menjadi tugas Kementerian PKP.
Padahal, Fahri mengatakan jika sebenarnya BP Tapera merupakan sebuah badan yang tidak termasuk dan bukan tanggung jawab Kementerian PKP. sehingga, keduanya memiliki tugas yang jelas berbeda lantaran tugas Kementerian PKP hanya membantu BP Tapera mendapatkan anggaran dari Kementerian Keuangan untuk menyalurkan bantuan subsidi rumah.
Anggaran 3 Juta Rumah Capai Rp57,7 T di 2026
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 menyebut bahwa anggaran untuk program 3 juta rumah dari APBN mencapai Rp57,7 triliun. Dari angka tersebut, sekitar Rp33,5 triliun dalam bentuk FLPP.
“Kemudian kita masih blending dengan SMF Rp5,5 triliun itu untuk membiayai pembelian rumah untuk masyarakat berpendapatan rendah” kata Sri Mulyani, Jumat (5/8/2025).
Selanjutnya, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kementerian keuangan yang merupakan bantuan renovasi rumah untuk kelompok miskin dengan pembangunan swadaya memperoleh kenaikan anggaran mencapai Rp8,6 triliun atau naik dari yang sebelumnya senilai Rp1,4 triliun.
“Kemudian KUR kontraktor yang sudah diumumkan pak Menko dengan kami dan menteri perumahan itu untuk UMKM yang biasa mendapatkan akses hingga 20 miliar untuk kontraktor perumahan, itu juga sudah dikeluarkan aturan PMKnya” kata Sri Mulyani.
Kementerian keuangan juga terus memberikan insentif fiskal ke rumah-rumah komersial dengan harga di bawah Rp2 miliar seperti yang dilaksanakan di tahun ini.
(ell)
