Langkah ini akan membuat banyak proyek sulit, bahkan mustahil, memenuhi syarat insentif yang kerap menjadi kunci profitabilitasnya.
Minat pengembang untuk melanjutkan proyek atau mendapatkan pembiayaan akan sangat bergantung pada seberapa jauh Kementerian Keuangan memperketat standar kelayakan itu.
Menurut analis BloombergNEF Atin Jain, lebih dari 2.500 proyek angin dan surya yang telah diumumkan — dengan kapasitas setara sekitar 383 reaktor nuklir — namun belum memulai konstruksi, bisa terdampak oleh keputusan tersebut.
Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintahan Trump melancarkan serangkaian langkah cepat yang menargetkan energi terbarukan. Standar baru diterapkan sehingga hampir mustahil membangun proyek di lahan federal.
Keputusan era Biden yang membuka perairan pesisir bagi turbin angin dicabut. Persetujuan federal untuk proyek ladang angin raksasa di Idaho pun dibatalkan.
Rhone Resch, CEO Advanced Energy Advisors, menyebut aturan pajak yang akan datang bisa menjadi pukulan terakhir bagi banyak proyek.
“Proyek akan dibatalkan,” katanya. “Banyak yang tidak akan mampu menyesuaikan diri dengan tenggat baru.” Proyek yang bertahan, tambahnya, tetap akan mengalami penurunan margin keuntungan.
Brian Murphy, pimpinan divisi pajak energi terbarukan di Ernst & Young LLP, memperingatkan standar pajak yang lebih ketat akan mempercepat kenaikan tarif listrik bagi konsumen, karena energi angin dan surya adalah satu-satunya sumber yang dapat ditingkatkan kapasitasnya dengan cepat untuk memenuhi permintaan.
Perintah eksekutif Trump bulan lalu memicu pertarungan internal di Partai Republik, mempertemukan senator yang pro-energi terbarukan dengan anggota sayap konservatif di DPR yang menolak insentif pajak tersebut.
Sejumlah senator Republik sebelumnya menegosiasikan masa transisi lebih panjang untuk penghentian insentif, sebagai imbalan dukungan terhadap UU pajak andalan Trump.
Namun Trump juga membuat kesepakatan dengan kelompok konservatif House Freedom Caucus untuk memangkas insentif melalui kewenangan eksekutif, demi mengamankan dukungan mereka.
Berdasarkan ketentuan hasil negosiasi di Senat, proyek yang memenuhi kriteria sedang dibangun sebelum 4 Juli 2026 memiliki waktu empat tahun untuk diselesaikan dan mengklaim insentif. Jika tidak, proyek harus beroperasi sebelum akhir 2027.
Panduan lama Kementerian Keuangan menetapkan proyek dianggap sedang dibangun jika pengembang telah memenuhi ambang pengeluaran 5% sebelum tenggat.
Namun, hal ini kini dipertanyakan menyusul perintah eksekutif Trump, yang mengharuskan sebagian besar fasilitas selesai dibangun sebelum tenggat tahun depan.
Trump juga meminta agar kementerian mencegah percepatan buatan pembangunan demi mengejar insentif.
“Kami pikir aturannya sudah jelas saat UU pajak disahkan,” kata Murphy. “Tapi perintah eksekutif ini membuka babak baru ketidakpastian.”
Mike Carr, mitra di Boundary Stone Partners yang mewakili produsen surya domestik, menyebut panduan Kementerian Keuangan yang akan terbit sebagai “isu utama” bagi sektor ini.
Kementerian Keuangan belum memberikan komentar.
Senator Republik Chuck Grassley dari Iowa — negara bagian yang menghasilkan lebih dari setengah listriknya dari angin — mengancam menahan konfirmasi tiga calon pejabat Kementerian Keuangan hingga dia yakin panduan tersebut sesuai hukum dan maksud legislatif.
Senator John Curtis dari Utah juga menyampaikan ancaman serupa.
Kedua senator masih bernegosiasi dengan pemerintahan Trump hingga Selasa, menurut sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut.
(bbn)
