Kebijakan ini juga berpotensi menguntungkan industri peluncuran komersial lainnya, seperti Blue Origin milik Jeff Bezos, United Launch Alliance, dan Rocket Lab, yang juga berencana meningkatkan frekuensi peluncuran.
Bagian 450 sendiri disahkan pada masa jabatan pertama Trump sebagai tindak lanjut dari arahan untuk menyederhanakan perizinan peluncuran komersial. Aturan tersebut memungkinkan satu lisensi digunakan untuk beberapa peluncuran dengan kendaraan yang sama, tetapi tetap mengharuskan pemenuhan kriteria keselamatan berbasis kinerja.
SpaceX menentang aturan itu, mengklaim FAA gagal menerapkannya secara efektif.
“Kami masih berada dalam kenyataan di mana mengurus dokumen pemerintah untuk melisensikan peluncuran roket memakan waktu lebih lama dibanding merancang dan membuat perangkat kerasnya,” tulis SpaceX di situs resminya pada September 2024.
Melalui perintah ini, kepala Kantor Transportasi Antariksa Komersial FAA—yang mengeluarkan lisensi peluncuran—akan menjadi posisi politik yang diisi penunjukan langsung, memberi Gedung Putih kendali lebih besar dalam memastikan kebijakan presiden dijalankan.
Perintah tersebut juga meningkatkan status Kantor Perdagangan Antariksa (Office of Space Commerce), yang sebelumnya berada di bawah Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional (NOAA), agar langsung melapor kepada Menteri Perdagangan Howard Lutnick. Para pelaku industri menilai langkah ini akan memberi perhatian dan prioritas lebih besar pada aktivitas antariksa komersial.
Selain itu, Menteri Perhubungan diminta bekerja sama dengan Ketua Dewan Kualitas Lingkungan untuk menghapus atau mempercepat peninjauan dampak lingkungan bagi kendaraan peluncuran dan pendaratan ulang. Langkah ini berpotensi memicu kritik dari pegiat lingkungan dan menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan serta kelestarian lokasi peluncuran di wilayah pesisir seperti Florida, California, dan Texas.
Trump juga memerintahkan pembentukan posisi khusus di Departemen Perhubungan untuk “memberi masukan dalam mendorong inovasi dan deregulasi industri antariksa komersial,” serta menunjuk “Associate Administrator for Commercial Space Transportation” di FAA guna membantu reformasi regulasi.
Kebijakan ini juga meminta lembaga federal menilai apakah ada hambatan dari pemerintah negara bagian terhadap pembangunan infrastruktur bandar antariksa di bawah Undang-Undang Pengelolaan Zona Pesisir (Coastal Zone Management Act). Lembaga terkait juga diminta menyelaraskan prosedur untuk menghapus regulasi ganda dan mempercepat pembangunan bandar antariksa.
Terakhir, perintah tersebut mengamanatkan pembentukan “proses yang lebih ringkas untuk mengotorisasi aktivitas antariksa baru,” yang dijelaskan sebagai misi yang belum diatur dalam kerangka regulasi yang ada.
(bbn)
