Keterlibatan Inggris selama ini terbatas pada seruan untuk gencatan senjata dan pembebasan sandera, serta dukungan untuk upaya kemanusiaan di Gaza. Hubungan London-Tel Aviv pun sedang berada di titik rendah, menyusul keputusan Inggris menangguhkan sebagian lisensi ekspor senjata ke Israel dan menjatuhkan sanksi terhadap dua menteri Israel yang dituduh menghasut kekerasan terhadap warga Palestina.
“Tujuan kami tetap sama: Israel yang aman berdampingan dengan negara Palestina yang layak dan berdaulat,” kata Starmer. “Namun saat ini, tujuan itu berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya.”
Desakan agar Inggris mengikuti langkah Presiden Prancis Emmanuel Macron yang pekan lalu menyatakan dukungan terhadap pengakuan negara Palestina juga datang dari dalam negeri. Pernyataan Macron itu memicu reaksi keras dari AS dan Israel, tetapi disambut positif oleh berbagai pihak di Eropa.
Pemerintahan Partai Buruh di bawah Starmer selama ini menyatakan bahwa pengakuan Palestina adalah soal “kapan, bukan apakah,” namun selalu menekankan bahwa langkah tersebut harus dilakukan pada waktu yang tepat, sebagai bagian dari proses menuju perdamaian abadi dan solusi dua negara.
Namun sikap tersebut mengundang kritik keras dari sejumlah politisi Partai Buruh yang menganggap Starmer tidak cukup menekan Israel untuk menghentikan operasi militernya di Gaza. Perang dipicu oleh serangan militan Hamas ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang dan menculik 250 lainnya. Sebagai balasannya, Israel melancarkan serangan besar-besaran yang menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas, telah menewaskan hampir 60.000 warga Palestina dan menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza.
Seiring laporan lembaga bantuan tentang meluasnya kelaparan, lebih dari 250 anggota parlemen Inggris—termasuk lebih dari 100 dari Partai Buruh—menandatangani surat yang menyerukan agar pemerintah segera mengakui negara Palestina.
Bloomberg melaporkan pekan lalu bahwa beberapa menteri kabinet juga mulai frustrasi dengan lambannya langkah Starmer. Di antara mereka adalah Menteri Kesehatan Wes Streeting, Menteri Kehakiman Shabana Mahmood, Menteri Irlandia Utara Hilary Benn, dan Menteri Kebudayaan Lisa Nandy, yang disebut-sebut telah mendesak Starmer dan Menteri Luar Negeri David Lammy untuk bergerak lebih cepat.
“Satu-satunya cara untuk mengakhiri krisis kemanusiaan ini adalah melalui penyelesaian jangka panjang. Karena itu, kami mendukung upaya AS, Mesir, dan Qatar untuk mencapai gencatan senjata yang vital,” ujar Starmer. “Gencatan senjata itu harus berkelanjutan dan mengarah pada rencana perdamaian yang lebih luas, yang sedang kami susun bersama mitra internasional.”
Isu konflik ini tetap menjadi tantangan sensitif secara politik bagi Partai Buruh, yang sebelumnya sempat tersandung skandal antisemitisme selama kepemimpinan Jeremy Corbyn, pendahulu Starmer.
Tekanan terhadap Starmer juga datang dari jajak pendapat domestik, di mana Partai Buruh kini tertinggal dari Partai Reformasi UK yang populis dan sayap kanan, dipimpin oleh Nigel Farage—sahabat Trump. Pekan lalu, Corbyn mengumumkan pembentukan partai kiri baru yang berjanji akan menantang Partai Buruh dalam isu-isu seperti Gaza, menambah tekanan politik bagi Starmer.
Meski demikian, sikap Starmer yang semakin tegas soal pengakuan negara Palestina bisa memperumit hubungannya dengan Trump. Keputusan Macron untuk mengakui Palestina sempat dikecam oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sebagai “tindakan sembrono,” dan bahkan mendapat respons negatif dari Presiden AS.
“Hari ini, Inggris bergabung dengan momentum yang dimulai oleh Prancis untuk pengakuan negara Palestina,” kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menanggapi pernyataan Inggris melalui media sosial. “Bersama-sama, melalui keputusan penting ini dan upaya bersama, kita membuka kembali harapan perdamaian dan mengakhiri siklus kekerasan yang tiada akhir di kawasan tersebut.”
(bbn)
