Terdapat perbedaan skema ini dengan kredit mikro biasa, yaitu adanya dukungan fiskal dari negara. Di mana, terdapat empat bank yang memberikan pinjaman ke koperasi desa ini yakni, BRI, Mandiri, BNI, dan BSI.
"Kemenkeu memberikan dukungan likuiditas ke perbankan melalui penempatan dana pemerintah. KIta tempatkan dana di bank tersebut, sehingga perbankan dapatkan dana untuk memungkinkan memberikan pinjaman untuk kopdes dengan suku bunga yang rendah, yaitu 6%" jelasnya.
Selain itu, Bendahara Negara juga menyebut bahwa Kemenkeu bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membuat peraturan mengenai dukungan penggunaan DAU (Dana Alokasi Umum) dan untuk pengembalian pinjaman. Sementara dari Kementerian Desa, akan mengatur ketentuan penggunaan dana desa untuk pengembalian pinjaman.
"Ini untuk memberikan seluruh kerangka struktur agar tujuannya baik, melalui pemihakan kebijakan pemerintah agar tetap berjalan proper [tepat]," tambahnya.
Meski pemerintah telah memberikan jaminan, bank Himbara tetap dituntut melakukan proper due dilligence [uji tuntas] untuk menekan risiko bagi perbankan.
"Bank-bank tersebut BRI, Mandiri, BNI, dan BSI, harus tetap melakukan propre due dilligence agar pinjaman tersebut benar-benar bisa digunakan dalam membangun ekonomi desa," tekan Sri Mulyani.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meresmikan 80.081 Koperasi Desa Merah Putih. Di mana, sebanyak 108 koperasi yang baru bisa beroperasi. Nantinya, 108 koperasi ini akan menjadi percontohan bagi unit lainnya.
"Alhamdulillah berkat kerja keras semua pihak, dua bulan terbentuk 80 ribu kopdes secara sah di mata hukum," kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalm peluncuran, 21 Juli lalu.
Zulhas menyebut keberadaan Kopdes merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto mengenai swasembada pangan ekonomi berbasis desa.
