“Tidak ada perubahan nyata di lapangan,” demikian pernyataan Médecins Sans Frontières (MSF) merujuk pada kesepakatan 10 Juli antara Israel dan Uni Eropa. MSF dan berbagai lembaga bantuan lainnya menuding Israel gagal memenuhi komitmennya dalam perjanjian tersebut.
“Setiap hari tanpa aliran bantuan yang berkelanjutan berarti semakin banyak orang meninggal karena penyakit yang sebenarnya dapat dicegah,” kata MSF. “Anak-anak kelaparan sambil menunggu janji-janji yang tak kunjung ditepati.”
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga menyuarakan keprihatinannya.
“Sebanyak 2,1 juta orang yang terjebak di zona perang Gaza kini menghadapi ancaman baru selain bom dan peluru: kelaparan,” ujar Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pada Rabu (23/7). “Kami kini menyaksikan lonjakan kematian akibat malnutrisi yang mematikan.”
Namun, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menyebut tuduhan tersebut sebagai “kampanye yang terkoordinasi dan disusun dengan sengaja.”
Hamas pada Rabu menyerukan aksi protes global terhadap Israel “hingga pengepungan dihentikan dan kelaparan berakhir.” Menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas, 33 warga Palestina meninggal akibat kekurangan gizi dalam 48 jam terakhir.
Sejak perang dimulai pada Oktober 2023, lebih dari 59.000 orang dilaporkan tewas, menurut data kementerian tersebut. Konflik dipicu oleh serangan Hamas ke wilayah Israel yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera 250 lainnya. Israel juga kehilangan lebih dari 400 tentaranya dalam pertempuran di Gaza.
Israel menyatakan akan melanjutkan perang hingga 50 sandera yang tersisa — sekitar 20 di antaranya diyakini masih hidup — berhasil dibebaskan. Saat ini tengah dirundingkan gencatan senjata selama 60 hari, di mana 10 sandera hidup dan sekitar 18 jenazah akan dikembalikan. Selama masa gencatan senjata, kedua pihak akan terus berunding untuk mengakhiri perang secara permanen dan membebaskan seluruh sandera.
Sengketa Bantuan
Seperti pejabat Israel lainnya, Danon menyatakan bahwa persoalan bantuan di Gaza lebih disebabkan oleh kegagalan distribusi di wilayah yang dikendalikan Palestina.
“PBB terlalu mudah menyalahkan Israel atas segalanya,” ujar Danon kepada Radio Kan Israel. “Mereka tidak bicara tentang para sopir yang melarikan diri dan tidak mau masuk ke daerah-daerah tertentu. Mereka juga tidak bicara soal penjarahan oleh Hamas.”
Israel menghentikan pengiriman bantuan ke Gaza pada awal Maret, sesaat sebelum gencatan senjata yang dimulai Januari kembali pecah. Langkah tersebut diambil untuk menekan Hamas agar menyerah.
Pada Mei, Israel kembali membuka jalur bantuan lewat lembaga baru bernama Gaza Humanitarian Foundation (GHF), yang didukung AS. Lembaga ini dirancang agar bantuan tidak jatuh ke tangan Hamas, namun justru menuai kontroversi dan kekacauan. Ratusan warga Palestina dilaporkan tertembak saat mencoba mendapatkan bantuan di lokasi distribusi.
PBB dan sejumlah organisasi kemanusiaan menilai GHF telah mempolitisasi bantuan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar warga Gaza.
GHF dan Israel membantah tuduhan bahwa warga Palestina tewas atau terluka akibat tembakan dari pasukan mereka, dan justru menuding Hamas sebagai pelakunya.
Pada Senin, sebanyak 26 negara termasuk Inggris, Italia, Jepang, dan Swiss mengeluarkan pernyataan bersama yang mendesak Israel untuk segera mengakhiri perang.
“Penderitaan warga sipil di Gaza telah mencapai titik nadir,” bunyi pernyataan tersebut. “Model distribusi bantuan oleh pemerintah Israel berbahaya, memperburuk instabilitas, dan merampas martabat kemanusiaan warga Gaza. Kami mengutuk aliran bantuan yang sangat terbatas dan pembunuhan keji terhadap warga sipil, termasuk anak-anak, yang hanya berusaha memenuhi kebutuhan dasar mereka akan air dan makanan.”
(bbn)
