Iuran keanggotaan MDR untuk mengakses data migas di Indonesia diwajibkan bagi KKKS anggota, baik yang memiliki wilayah kerja (WK) maupun tidak.

Rikky pun mengatakan KKKS migas besar yang lain juga saling berdiskusi dengan Chevron untuk membahas berbagai potensi investasi besar dan kegiatan-kegiatan hulu migas di Tanah Air.

Mereka juga saling berbagi informasi mengenai risiko investasi hulu migas di Indonesia.

Rikky pun belum bisa mengonfirmasi kabar bahwa Chevron tengah melirik salah satu aset hulu migas di kawasan Jawa Timur-Bali ataupun kabar bahwa korporasi AS itu tengah ditawari untuk masuk ke WK di Indonesia timur.

“Mereka [Chevron] melihat masih perlu tambahan seismik ke arah laut dalam gitu. Ke arah yang ada KKKS Posco di WK Bunga. Posco ini juga ingin memperlebar seismiknya dari hasil 3 joint study yang sebelumnya,” terang Rikky.

“Jadi di situ peluang KKKS besar untuk masuk ke laut dalam. Daerah situ menjadi terbuka.”

Buka Data

Terpisah, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto kemarin turut mensinyalir dirinya akan mengadakan pertemuan dengan “calon investor dari Amerika” yang berniat meningkatkan produksi migas di Indonesia.

Djoko tidak membeberkan siapa calon investor tersebut, tetapi dia menyinggung bahwa Chevron tengah “melihat-lihat” potensi di langangan-lapangan migas raksasa di Indonesia.

“Chevron lagi lihat-lihat. Jadi gini, Chevron itu dia lihat. Mau cari lapangan-lapangan yang besar dan kalau bisa join dari lapangan yang sudah discovery, yang besar-besar,” kata Djoksis, sapaan akrabnya.

Menurutnya, beberapa KKKS telah melakukan pengajuan ke pemerintah untuk membuka data MDR melalui SKK Migas. Salah satu KKKS tersebut ternyata diketahui berniat membuka data untuk Chevron.

“Itu menjawab teka-teki untuk pertanyaan yang besar tentang Chevron. Jawabannya seperti itu ya,” tegasnya. 

Blok Potensial

Dalam kesempatan terpisah akhir Mei, Kepala Divisi Prospektivitas Migas dan Manajemen Data Wilayah Kerja SKK Migas Asnidar sempat menyinggung rencana Chevron Corp kembali ke hulu migas Indonesia kemungkinan bakal didahului proses akuisisi blok eksisting atau farm in di Jawa Timur.

“Chevron tertarik juga diarahkan untuk bisa bergabung di WK [wilayah kerja] di Jawa Timur. Hanya saja mereka, Chevron, mintanya yang porsinya cukup besar,” ujarnya kepada Bloomberg Technoz di sela pergelaran IPA Convex 2025.

Asnidar mengatakan saat ini terdapat sejumlah KKKS yang masih melakukan eksplorasi di wilayah Jawa Timur. Termasuk di antaranya adalah Petroliam Nasional Bhd (Petronas) dari Malaysia, BP Plc dari Inggris, serta Inpex Corp dari Jepang.

“Mungkin [Chevron mau] farm in dahulu ya,” sambungnya, meski menyebut SKK Migas masih belum mendapatkan detail kepastian mengenai rencana Chevron; apakah tetap bakal melakukan proses akuisisi blok atau joint study di Jawa Timur. 

Lebih lanjut, Asnidar menyebut pemerintah akan melelang sekitar 60 blok migas dalam rentang dua tahun ke depan, di mana salah satu blok yang ditenderkan adalah Akimeugah, atau yang sebelumnya disebut Blok Warim.

Blok Akimeugah, menurut Asnidar, akan menjadi salah satu WK raksasa (giant) yang kemungkinan besar bakal ditawarkan kepada big oil seperti Shell Plc. dan Chevron, maupun perusahaan multinasional lainnya.

“[Akimeugah] termasuk. Kita tawarkan semua, siapapun investor yang dapat. Iya [termasuk Chevron dan Shell],” ujarnya.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung juga sebelumnya mengonfirmasi desas-desus rencana Chevron Corp untuk kembali masuk dan mengelola aset hulu migas di Indonesia.

Menurut Yuliot, Kementerian ESDM tengah mempercepat proses lelang 30 WK migas untuk tahun ini.

“Jadi ini segera kita lakukan lelang. Jadi salah satu pemain global [yang ikut lelang tersebut] adalah Chevron. Iya, mungkin mereka juga akan kembali, karena mereka juga cukup lama [beroperasi di Indonesia sebelumnya] dan juga punya pengalaman cukup di bidang hulu migas,” kata Yuliot saat ditemui di kantornya, medio Mei.

Chevron memiliki rekam jejak yang cukup panjang di Indonesia. Melalui PT Chevron Pacific  Indonesia (CPI), perusahaan global itu pernah menjadi kontraktor KKKS di Blok Rokan sejak 1971.

Namun, operasionalnya beralih ke PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) sejak 9 Agustus 2021. 

(wdh)