Hasilnya, ternyata banyak masyarakat yang merespons negatif. Kemudian, kata dia, otoritas perumahan negara juga mendapat berbagai masukan dari anggota parlemen.
"Responsnya banyak yang negatif. Jadi saya sportif langsung batalkan. Sebagai pejabat negara, tentu saya tidak bisa mengambil suatu kebijakan publik tanpa mendengar suara rakyat," tutur dia.
"Saya mendengarkan masukan dari DPR, komponen masyarakat dan berbagai kalangan, baha itu dinilai tidak layak dari segi kesehatan dan lain sebagainya."
Kementerian PKP sendiri sebelumnya memang mewacanakan untuk meluncurkan rumah subsidi dengan luasan sekitar 18 m2.
Mereka juga telah memperlihatkan konsep rumah tersebut, yang juga direncanakan bakal diluncurkan di kota-kota besar di Indonesia dan wilayah-wilayah seperti Serang, Karawang, dan juga Bekasi. Rumah tersebut dibanderol dengan harga sebesar Rp105 juta hingga Rp110 juta.
Nantinya, rumah mini tersebut akan memiliki ruang tamu yang sekaligus ruang keluarga, satu kamar tidur, serta juga kamar mandi serta toilet. Rumah tersebut diperuntukkan bagi pekerja lajang dengan gaji sebesar Rp 12 juta per bulan atau gaji di bawah Rp 14 juta apabila sudah berkeluarga.
(ell)
