Patpicha Tanakasempipat - Bloomberg News

Bloomberg, Mahkamah Konstitusi Thailand menskors Perdana Menteri (PM) Paetongtarn Shinawatra hingga keluar putusan atas permohonan yang memintanya dipecat karena dugaan pelanggaran etik—pukulan terberat bagi pemerintahannya yang baru berusia kurang dari setahun.

Dalam pernyataan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyampaikan kekuasaan Paetongtarn ditangguhkan mulai hari ini, Selasa (1/7/2025) karena pengadilan beranggotakan sembilan orang tersebut mempertimbangkan petisi dari sekelompok senator. Keputusan untuk menangguhkan tugasnya didukung oleh tujuh dari sembilan hakim.

Para pemohon menuduh bahwa ucapan PM dalam percakapan telepon yang bocor dengan mantan PM Kamboja Hun Sen merupakan pelanggaran standar etik—alasan yang bisa membuatnya dilengserkan. PM yang tengah dalam tekanan ini memiliki waktu 15 hari untuk menanggapi tuduhan tersebut.

Mata uang baht melemah karena berita ini, sedangkan imbal hasil obligasi acuan 10 tahun turun sedikit. Indeks saham acuan, yang termasuk di antara pasar saham utama global dengan kinerja terburuk tahun ini, naik hingga 1,8% karena ekspektasi bahwa penangguhan Paetongtarn akan membantu mengurangi ketegangan politik.