Menurut para pejabat, Suriya Juangroongruangkit, Wakil PM sekaligus Menteri Transportasi, akan menjadi pemimpin sementara. Penangguhan ini terjadi hanya beberapa jam setelah Paetongtarn mengumumkan susunan kabinet baru guna memperkuat dukungan sekutu dalam pemerintahan koalisinya.
Pukulan dari pengadilan ini merupakan ancaman terbesar bagi karier politik Paetongtarn yang masih baru sejak ia berkuasa. Pendahulunya, Srettha Thavisin, digulingkan tahun lalu dalam kasus serupa terkait dengan etika.
Sebagai putri bungsu mantan PM berpengaruh Thaksin Shinawatra, Paetongtarn menolak untuk mundur atas skandal percakapan telepon yang bocor, di mana ia mengkritik peran tentara Thailand dalam sengketa perbatasan dengan Kamboja. Ia merupakan anggota ketiga dari klan Shinawatra yang berpengaruh yang memimpin negara tersebut.
Pemerintahan Dinasti
"Ini bisa menjadi akhir dari dinasti Shinawatra," kata Titipol Phakdeewanich, dosen ilmu politik di Universitas Ubon Ratchathani. "Putusan pengadilan tidak mengejutkan, mengingat oposisi terhadap PM semakin kuat dan sifat tuduhan yang diajukan."
Penangguhan ini terjadi beberapa hari setelah ribuan demonstran berunjuk rasa di Bangkok menuntut pengunduran dirinya. Ketidakstabilan politik telah merusak popularitas PM berusia 38 tahun tersebut.
Dukungan bagi Paetongtarn turun ke angka satu digit dalam survei terbaru, di mana hanya 9,2% responden yang mendukungnya, menurut survei Institut Administrasi Pembangunan Nasional pada 19–25 Juni.
Meski mungkin bisa meredakan ancaman eskalasi demonstrasi lebih lanjut, putusan pengadilan akan memperburuk sentimen investor terhadap aset-aset Thailand, yang sudah terbebani oleh kekhawatiran akan pertumbuhan ekonomi yang melambat ke level terendah pasca-pandemi. Ketidakpastian politik juga akan memengaruhi perundingan tarif AS yang dijadwalkan akan berlangsung pekan ini.
Investor telah menjual saham Thailand senilai US$2,3 miliar tahun ini. Indeks acuan negara tersebut juga turun sekitar 22%, menjadikannya salah satu pasar saham utama dengan kinerja terburuk di dunia.
Paetongtarn mengatakan ia menerima putusan pengadilan, dan tindakannya dilakukan demi kepentingan terbaik negara.
Gugatan hukumnya masih jauh dari kata selesai. Lawan-lawannya juga telah menghubungi lembaga antikorupsi dan Komisi Pemilihan Umum untuk memaksanya dipecat.
Sementara itu, sengketa perbatasan dengan Kamboja semakin memanas, di mana kedua negara menerapkan tindakan balasan untuk membatasi perdagangan dan pergerakan lintas batas.
Pekan lalu, Hun Sen—ayah dari PM Kamboja saat ini, Hun Manet—menyerukan perubahan kepemimpinan di Thailand, mengatakan ia meragukan kemampuan Paetongtarn untuk menyelesaikan konflik yang semakin meningkat.
(bbn)
