Sementara itu, proyek lain yang ikut diresmikan meliputi 5 PLTP yang memasuki masa kontruksi, di antaranya; Ulubelu Ext Gunung Tiga (55 MW) garapan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) dan Muara Laboh Unit 2 (80 MW) garapan PT Supreme Energy Muarah Laboh.
Selain itu, proyek lain yang memasuki masa kontruksi di antaranya PLTP Salak Unit 7 (40 MW) garapan Star Energy Geothermal Salak dan Wayang Windu Unit 3 (30 MW) garapan Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd.
Adapun, satu proyek lain yang memasuki masa kontruksi adalah PLTP Patuha Unit 2 (55 MW) garapan PT Geo Dipa Energi.
Prabowo menargetkan sejumlah proyek pembangkit lain bisa segera diesekusi untuk meningkatkan kemandirian energi nasional. Menurut dia, potensi sumber daya EBT menjadi tulang punggung Indonesia untuk menuju swasembada energi.
“Dari situ peran energi sangat menentukan untuk kehidupan di abad ke-21 ini dan ke depan,” kata Prabowo.
Di sisi lain, Prabowo hari ini turut meresmikan 47 pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang tersebar di 11 provinsi, dengan kapasitas setrum mencapai 27,8 MW. Sejumlah pembangkit listrik surya itu rencanannya bakal melistriki 47 desa.
Salah satu PLTS skala besar dengan kapasitas 25 MW yang telah COD terdapat di Bali Timur, PLTS Bali Timur yang dikelola oleh PT Medcosolar Bali Timur, kongsi usaha PT Medco Power Indonesia bersama dengan Solar Philippines.
Peresmian delapan proyek PLTP bersama dengan 47 PLTS itu dilakukan Prabowo selepas pemerintah bersama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN resmi meluncurkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025—2034 bulan lalu.
Kuota Geothermal 5,2 GW
PLN menargetkan tambahan kapasitas panas bumi sebesar 5,1 gigawatt (GW) dalam draf RUPTL 2025—2034.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan sebagian besar kuota pengembangan panas bumi itu bakal dikerjakan oleh pengembang swasta atau independent power producer (IPP).
Rencanannya, PLN bakal mengerjakan tambahan kapasitas setrum 585 MW atau 11% dari porsi pengembangan panas bumi yang tertuang dalam dokumen penyediaan listrik anyar tersebut.
Sementara itu, IPP mendapat alokasi sebesar 4,57 GW atau 89% dari keseluruhan rencana kapasitas pengembangan.
“Dalam hal ini, porsi PLN hanyalah 11%, kemudian porsi dari pengembang swasta ini 89% sekitar 4,5 GW,” kata Darmawan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Di sisi lain, Darmawan mendorong adanya bantuan pembiayaan dengan bunga rendah untuk pengembangan blok panas bumi nantinya.
Dia beralasan risiko pengembangan panas bumi relatif tetap tinggi kendati pemerintah telah membantu untuk mengurangi beban pada sisi eksplorasi awal.
“Perlu pembiayaan dengan bunga yang rendah, ini bukan hanya untuk PLN, tetapi untuk partner-partner kami,” kata dia.
(naw/wdh)
