Meskipun Rusia memiliki rekam jejak negatif karena telah membuat proyek Grass Root Refinery (GRR) atau Kilang Tuban terkatung-katung oleh PJSC Rosneft, dia menilai kasus tersebut tidak bisa disamaratakan untuk investasi dari Negeri Beruang Merah yang lainnya.
“Oke, masalah Tuban, masalah proyek yang tidak jalan itu memang itulah sebuah bisnis. Bukan berarti ‘oh kalau [Blok Tuna] dipegang Rusia, nanti bisa enggak jalan.’ Ya asal semua mitigasi risiko itu sudah dilaksanakan, ya hal-hal tersebut bisa diantisipasi,” kata Moshe.
Untuk Blok Tuna, dia berpendapat pemerintah perlu memastikan keseriusan pihak Rusia untuk menggarap proyek gas besar di lepas laut Natuna yang berdekatan dengan wilayah Vietnam tersebut.
Pemerintah harus memastikan komitmen Zarubezhneft mulai dari perencanaan hingga eksekusinya, sembari mengantisipasi potensi berbagai dampak dari embargo sektor energi Kremlin. Pemerintah juga harus menakar risiko proyek di Blok Tuna.
“Jadi antisipasinya adalah dengan bagaimana dari sisi kitanya juga memperhatikan keseriusannya dan mau berbagi risiko. Jadi investor mau masuk ke Indonesia, biar risikonya itu bisa mereka tanggulangi,” tuturnya.
Di luar potensi sanksi Barat, Moshe memandang Zarubezhneft memiliki kapasitas dan kapabilitas mumpuni untuk menggarap Blok Tuna.
Berisiko Tinggi
Di lain sisi, praktisi senior industri migas Hadi Ismoyo berpendapat investasi dari perusahaan Rusia manapun sangat berisiko tinggi saat ini; terutama di tengah santernya perdebatan G-7 untuk makin mengencangkan sanksi ke sektor energi Moskwa.
“Semua hal yang berhubungan dengan Rusia kena sanksi dari Amerika Serikat [AS]. Sulit berkelit walau dengan aneka macam skema. Sementara itu, kita selama ini sudah lama dan berbisnis dengan AS, sehingga banyak hal saling terkait,” terangnya.
Hadi, yang juga Direktur Utama PT Petrogas Jatim Utama Cendana (PJUC), mengkhawatirkan nasib Blok Tuna akan berakhir seperti proyek GRR Tuban yang tidak kunjung mendapat kepastian final investment decision (FID) dari Rosneft; yang juga perusahaan migas Rusia.
Dia menyebut kondisi tersebut “sangat memprihatinkan”, padahal Indonesia sedang sangat membutuhkan akselerasi eksplorasi agar eksploitasi di Blok Tuna bisa segera dieksekusi.
Dengan membaca dinamika tensi geopolitik yang tereskalasi di dua fron utama akhir-akhir ini, Ukraina-Rusia dan Israel-Iran, Hadi berpendapat hubungan Rusia dan AS makin panas.
“Khawatirnya, masuknya Rusia ke Blok Tuna akan kontraproduktif,” sebut Hadi.
Jika ingin tetap berbisnis di sektor energi dengan Rusia, Hadi menyarankan agar pemerintah memberikan kesempatan atau akses terbatas seperti halnya yang dilakukan oleh India.
Dengan demikian, nasib proyek strategis atau penting di dalam negeri tidak terkompromikan. Namun, tentunya hal tersebut harus melibatkan lobi-lobi tingkat tinggi.
“Topik [lobi-lobinya] tidak hanya di sektor migas, tetapi mungkin juga hal lain. Bolak-balik tidak akan mengubah keadaan selama sanksi [Barat] ke Rusia belum dicabut,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hadi mengingatkan bisnis hulu migas Rusia di Indonesia yang melibatkan PT Pertamina juga harus diantisipasi secara hati-hati.
“Hati-hati, bond [obligasi] Pertamina itu kebanyakan USA. Pertamina itu pemegang sahamnya 100% pemerintah. Ada terms and condition [syarat dan ketentuan] terkait dengan bond itu, terkait dengan kepatuhan terhadap kebijakan AS. Nah, syarat ini tidak mudah dikesampingkan. Mampukah kita melobi hal-hal seperti itu?
Dengan demikian, Hadi menilai investasi di sektor migas dari Rusia sebaiknya dikendalikan untuk sementara sampai situasi geopolitik lebih kondusif. Jika tidak, tegasnya, akibatnya berisiko kontraproduktif dengan kepentingan Indonesia.
Kepala Divisi Prospektivitas Migas dan Manajemen Data Wilayah Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Asnidar sebelumnya mengonfirmasi Zarubezhneft tetap bertahan di Blok Tuna.
Blok gas di Laut Natuna utara yang berdekatan dengan Vietnam tersebut sebelumnya dimiliki oleh Zarubezhneft dan Harbour Energy Plc (perusahaan migas Inggris) dengan pembagian hak partisipasi atau participating interest (PI) masing-masing sebesar 50%.
Blok tersebut tengah dalam proses divestasi atau farm out oleh salah satu dari kedua perusahaan itu. Proses divestasi ditargetkan rampung pada awal Juni 2025, setelah prosesnya cukup lama tersendat.
“Jumat kemarin kami sudah dapat gambaran dari Harbour, most likely [kemungkinan besar] ZAL [Zarubezhneft Asia Limited] masih stay [tetap] di [Blok] Tuna,” kata Asnidar kepada Bloomberg Technoz, awal pekan ini.
Adapun, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menggungkapkan bakal bertemu dengan General Director Zarubezhneft Asia Ltd Alexander Mikhaylov di Saint Petersburg, Rusia pekan ini di sela kunjungan rombongan Presiden Prabowo Subianto pada 18—20 Juni.
Pertemuan tersebut mencakup pembahasan ihwal kelanjutan proyek Blok Tuna.
Blok Tuna diestimasikan memiliki potensi gas di kisaran 100—150 million standard cubic feet per day, menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Adapun, investasi pengembangan lapangan hingga tahap operasional ditaksir mencapai US$3,07 miliar (sekitar Rp50,10 triliun).
(wdh)
