"Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa ketimpangan pendapatan kita jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara pendapatan setara," ujar Arief kepada Bloomberg Technoz, Selasa (10/6/2025).
Arief juga membeberkan data lain yang menujukkan ketimpangan pendapatan lebih tinggi, yakni Standardized World Income Inequality Database (SWIID) yang mencatat koefisien gini Indonesia adalah 0,46 pada 2023. Angka ini di atas Filipina sebesar 0,38 dan Vietnam sebesar 0,35. Bahkan, Indonesia termasuk dalam 20% negara paling timpang di dunia.
Koefisien gini adalah ukuran yang digunakan untuk menilai ketidakmerataan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi.
Tingkat kemiskinan Indonesia dalam laporan Bank Dunia per Juni 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tingkat kemiskinan 60,3% atau 171,9 penduduk miskin pada 2024 berdasarkan laporan Macro Poverty Outlook April 2025.
Tingkat kemiskinan yang naik di Indonesia terjadi seiring langkah Bank Dunia untuk mengubah garis kemiskinan, sebagaimana termaktub dalam June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform.
Dalam hal ini, Bank Dunia resmi mengadopsi perhitungan paritas daya beli atau PPP 2021 untuk menghitung tingkat kemiskinan, yang diterbitkan oleh International Comparison Program pada Mei 2024. Perhitungan itu berubah dibandingkan dengan standar PPP 2017 yang digunakan Bank Dunia pada laporan April 2025.
PPP merupakan ukuran relatif mata uang yang membandingkan harga pembelian sejumlah barang dan jasa tetap di berbagai negara.
Penerapan PPP 2021 menyebabkan revisi terhadap garis kemiskinan global. Dalam hal ini, garis kemiskinan global telah direvisi dari US$2,15 menjadi US$3 per kapita per hari; Garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah bawah direvisi dari US$3,65 menjadi US$4,20 per kapita per hari; dan negara berpenghasilan atas direvisi dari US$6,85 menjadi US$8,3 per kapita per hari.
"Sesuai dengan metodologi yang ada, garis kemiskinan global didasarkan pada garis kemiskinan nasional negara-negara itu sendiri," demikian termaktub dalam laporan June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform, dikutip Selasa (10/6/2025).
Revisi PPP mencerminkan data terbaru tentang garis kemiskinan nasional ini yang menyiratkan revisi ke atas lebih dari yang disarankan oleh perubahan harga murni, terutama untuk garis kemiskinan internasional [mendefinisikan kemiskinan ekstrem], serta garis kemiskinan khas negara-negara berpenghasilan menengah ke atas.
(lav)
