Pernyataan bersama yang ditandatangani oleh 20 dari 27 negara anggota mengecam upaya yang memungkinkan polisi Hongaria melarang pawai LGBTQ, yang menyebabkan otoritas melarang parade Budapest Pride tahun ini.
Hongaria telah “menyimpang secara signifikan dari model demokrasi konstitusional” dalam langkah-langkah anti-LGBTQ+-nya, kata Ćapeta.
Konflik tersebut diperkirakan akan memuncak pada 28 Juni, ketika parade tahunan Pride dijadwalkan digelar di Budapest. Pemerintah Orban telah menyatakan bahwa tujuannya adalah agar polisi melarang parade tersebut, sementara para pendukungnya, termasuk wali kota ibu kota, mengatakan bahwa mereka berencana menentang pembatasan itu dan akan menggelar perayaan terbesar dalam sejarah acara tersebut.
Pendapat hukum yang diterbitkan pada Kamis itu berfokus pada undang-undang Hongaria yang diberlakukan sejak 2021, yang membatasi penyajian konten kepada anak di bawah umur yang dianggap mempromosikan atau menggambarkan identitas gender yang tidak sesuai dengan jenis kelamin saat lahir, pergantian kelamin, atau homoseksualitas.
Komisi Eropa pada 2022 mengklaim bahwa undang-undang baru tersebut — yang membuat otoritas memberikan denda kepada penjual buku yang gagal membungkus buku bertema LGBTQ+ dengan plastik khusus — melanggar aturan UE, dan mengajukan banding ke pengadilan tertinggi blok tersebut untuk campur tangan.
Uni Eropa telah menangguhkan dana bernilai miliaran euro yang dialokasikan untuk Hongaria, dengan alasan korupsi dan pelemahan supremasi hukum selama 15 tahun masa kekuasaan Orban.
Meski mendapat kritik, Orban menyebut kembalinya sekutunya, Presiden AS Donald Trump, ke Gedung Putih sebagai peluang untuk memberinya lebih banyak keleluasaan dalam melemahkan demokrasi liberal di Hongaria.
Pemerintahan Trump telah menyatakan akan mengurangi kritiknya terhadap supremasi hukum di negara-negara seperti Hongaria dan akan beralih ke hubungan yang lebih transaksional.
(bbn)
