Sementara itu untuk KMP, menurut Izzaudin, program tersebut seperti disiapkan secara tergesa-gesa. Katanya, KMP bisa memonopoli distribusi barang kebutuhan pokok dan menekan persaingan sehat di tingkat lokal.

Program ini dicanangkan dengan modal awal tiap koperasi akan diberikan sebesar Rp3 miliar. Modal itu nantinya akan diberikan oleh bank-bank BUMN atau Himbara.

"Estimasi kebutuhan dana Rp240 triliun hingga Rp400 triliun juga berpotensi mengganggu stabilitas keuangan jika NPL (Non-Performing Loan) kredit KMP tinggi," jelasnya.

Di samping itu, Dana Desa yang dijadikan jaminan koperasi berpotensi menghilangkan fungsi utamanya dalam pembangunan dan pemberdayaan desa. Sehingga dibutuhkan pengawasan ketat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam realisasi program KMP ini. 

"Perlu pengawasan ketat OJK untuk menjaga akuntabilitas, mencegah risiko gagal bayar kredit KMP," pungkasnya.

(ain)