Selain itu, pihaknya bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan verifikasi lapangan terhadap 16,5 juta KPM dari total 20,3 juta KPM.
Amalia menjelaskan, data tunggal tersebut telah diintegrasikan sejak 3 Februari 2025 dan diperbarui melalui validasi berbagai data, termasuk verifikasi lapangan yang melibatkan kerja sama antara BPS dan Kementerian Sosial.
Amalia menuturkan, dari 20,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), sebanyak 16,5 juta telah diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Dari 20,3 juta KPM saat ini ada 16,5 juta yang sudah diverifikasi oleh BPKP, dan dari 16,5 juta itu 14,3 juta memang berada di desil 1-4 dan sudah mulai disalurkan oleh Mensos per akhir 31 Mei," kata Amalia.
Lanjut Amalia, program bansos ke depannya akan berlandaskan data tunggal tersebut dan diharapkan program bansos tersebut dapat lebih tepat sasaran.
“Dengan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional ini, tentunya bansos yang nanti digulirkan di triwulan kedua dan juga untuk mendorong sebagai salah satu program stimulus ekonomi, ini akan menjadi lebih tepat sasaran,” klaim dia.
(azr/wep)
