Menteri Luar Negeri Marco Rubio pekan ini mengumumkan bahwa AS berencana mulai “secara agresif” mencabut visa pelajar asal Tiongkok, dengan mengatakan bahwa yang terdampak adalah individu yang memiliki “kaitan dengan Partai Komunis China atau yang belajar di bidang-bidang penting.”
Rubio menambahkan bahwa AS akan meningkatkan keamanan “untuk semua aplikasi visa di masa depan dari Republik Rakyat China dan Hong Kong.”
Langkah ini mendapat kritik tajam dari China, yang menyebutnya diskriminatif dan memperburuk ketegangan antara Washington dan Beijing.
Pada Jumat sebelumnya, Trump juga menuduh China telah mengingkari gencatan dagang yang dinegosiasikan awal bulan ini antara kedua negara, yang sempat meredakan tarif balasan yang telah mengguncang pasar keuangan dan mengancam mendorong ekonomi global ke jurang resesi.
Pembatasan visa pelajar China merupakan bagian dari upaya lebih luas pemerintahan Trump untuk meningkatkan pengawasan terhadap warga asing yang belajar di universitas-universitas Amerika.
Universitas Harvard menjadi target utama kampanye tersebut, karena telah menentang upaya Trump memaksa institusi-institusi elite untuk mengubah kebijakan mereka dalam berbagai hal, mulai dari penerimaan mahasiswa hingga perekrutan staf.
Pada Jumat sebelumnya, Rubio memerintahkan para petugas konsuler untuk melakukan “penyaringan menyeluruh terhadap kehadiran daring” siapa pun yang ingin mengunjungi Harvard, termasuk namun tidak terbatas pada “calon mahasiswa, mahasiswa, dosen, pegawai, kontraktor, pembicara tamu, dan turis.” Ia mengatakan penyaringan yang lebih ketat akan mencakup akun media sosial.
Pemerintah telah membekukan lebih dari US$2,6 miliar dana riset federal untuk Harvard dan mengambil langkah untuk memutus seluruh kontrak federal. Universitas tersebut telah menggugat pemotongan dana tersebut dan memenangkan perintah pengadilan sementara yang mencegah pemerintah menerapkan larangan terhadap mahasiswa penerima dana federal di kampus itu.
Trump pada Rabu juga mengatakan bahwa Harvard seharusnya membatasi jumlah mahasiswa asing hingga maksimal 15%. Pemerintahannya juga telah meminta informasi dari Harvard mengenai mahasiswa asing yang terdaftar di sana, termasuk catatan disipliner dan rekaman video mereka yang terlibat dalam unjuk rasa.
“Saya tidak tahu kenapa Harvard tidak memberikan daftar itu kepada kami,” kata Trump pada Jumat malam.
“Ada sesuatu yang terjadi karena Harvard tidak memberikan daftar itu. Mereka seharusnya memberikan daftar itu dan menyelamatkan diri mereka dari masalah.”
Pejabat pemerintahan mengatakan bahwa upaya mereka untuk memaksakan perubahan di universitas-universitas bertujuan untuk menindak antisemitisme yang terkait dengan protes terhadap perang Israel di Gaza.
Di Harvard, hampir 6.800 mahasiswa — atau 27% dari seluruh populasi mahasiswa — berasal dari luar negeri, naik dari sekitar 20% pada tahun 2006, menurut data universitas.
(bbn)
