Diharapkan target peresmian/peluncuran program besar ini dapat dilakukan pada 12 Juli 2025 mendatang, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah sedang mengkaji tiga kombinasi skema pendanaan untuk modal awal pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih.
Pertama, Sri Mulyani melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan untuk mengidentifikasi terkait jika anggaran langsung berasal dari dana publik (public fund).
Public fund merujuk pada istilah anggaran yang menjadi milik pemerintah untuk belanja publik melalui anggaran, pajak, biaya, dan bunga atau lainnya.
"Atau kalau ini adalah koperasi ini adalah aktivitas kegiatan ekonomi di tingkat desa, mereka kemudian bisa mengembangkan. Sama seperti selama ini sudah ada Badan Usaha Milik Desa [BUMDes], mereka bisa mengembangkan, modal awal bisa berasal dari dana desa dan kemudian mereka berkembang," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK, Kamis (24/4/2025).
Kedua, koperasi ini juga bisa melakukan mulai dari modal awal maupun meminjam entah dari bank badan usaha milik negara (BUMN) atau akrab disapa Himbara, juga perbankan lain. Dengan demikian, koperasi tersebut bisa melanjutkan aktivitas produktif dan menghasilkan pendapatan dan kembali mencicil pinjaman tersebut.
Ketiga, kombinasi dengan transfer antara pemerintah pusat ke desa maupun antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke desa.
"Jadi, kombinasi inilah yang terus kita sekarang koordinasikan dengan kementerian lembaga terkait termasuk dengan Menko [Zulkifli Hasan], Menteri Koperasi [Budi Arie Setiadi], Menteri Desa [Yandri Susanto], Menteri Dalam Negeri [Tito Karnavian] dan kementerian-kementerian lain terkait," ujarnya.
(dov/ros)
