“Capaian tersebut menunjukkan bahwa potensi industri galangan kapal nasional mampu memenuhi kebutuhan kapal berkualitas tinggi, baik untuk pasar domestik maupun internasional,” tutur dia.
Selain itu, lanjut Faisol, juga terdapat 127 perusahaan komponen bersertifikasi marine class dan lebih dari 560 sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang telah diterbitkan, dengan kandungan lokal lebih dari 40%.
Meski demikian, dia menggarisbawahi jika potensi tersebut harus diiringi dengan jumlah pelabuhan internasional di dalam negeri, yang perlu ditingkatkan menjadi 25, jika berdasarkan rasio perdagangan global.
Saat ini, Indonesia setidaknya baru hanya memiliki kurang dari 10 pelabuhan Internasional, yang meliputi pelabuhan Merak Banten, Harbour Bay Batam, Tanjung Priok Jakarta Utara, hingga pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
“Kalau pelabuhan-pelabuhan internasional ini semakin dibuka, tentu akan juga memberi kesempatan bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan industri perkapalan."
Bidik Australia-China
Di sisi lain, Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah membidik investasi dan kerja sama strategis disektor industri maritim dari Australia dan China, sebagai bagian dari langkah menambah realisasi nilai investasi di Tanah Air.
Wakil Menteri BKPM Todotua Pasaribu mengatakan arah investasi tersebut lantaran Indonesia telah memiliki modal dengan tingkat konektivitas dan infrastruktur sektor maritim dalam negeri yang cukup mumpuni.
"Kita juga diskusikan tentang bagaimana mengembangkan dan kita dapat membawa investasi ke negara kami," ujar Todotua di sela acara Indonesia Maritime Week (IMW) 2025 di Jakarta, Senin (26/5/2025).
Secara terperinci, Todotua beralasan membidik Australia lantaran berada dalam jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, sebagai jalur pelayaran Laut Sulawesi melintasi Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok ke Samudera Hindia, dan sebaliknya.
Jalur ini juga, lanjut dia, meliputi jalur lintas perairan Laut Sulawesi, Selat Makassar, Selat Lombok dan Laut Lombok. Perdagangan di jalur Selatan ini juga berkontribusi 60% Negeri Kangguru tersebut.
"Ini sangat strategis, karena ALKI II Line sebagian besar sekitar 30-40% yang melewati negara kita. Jadi ini sangat strategis, kita diskusikan bagaimana mengelolanya dan ini jika mungkin dapat dipindahkan industrinya ke negara kita," tutur dia.
Sementara untuk China, kata dia, Indonesia juga tengah menawarkan perusahaan China untuk berinvestasi di sektor perikanan di Indonesia, meliputi pengembangan penyimpanan hingga produksi.
Permintaan tersebut dilakukan usai kunjungan pemerintah Indonesia ke beberapa provinsi di China, termasuk Xiamen dan Hainan, yang juga merupakan sebuah wilayah penting industri perikanan Negeri Tirai Bambu.
"Kitaa juga diskusikan tentang bagaimana mengembangkan dan kita dapat membawa investasi dari perikanan ke negara kami. Seperti CPR [Common-pool Resources] untuk penyimpanan sepenuhnya dan juga produksinya semuanya di negara kita."
(ain)
