Keputusan ini memungkinkan Suriah untuk kembali berbisnis dengan AS dan mitra-mitra dagangnya, tetapi tidak sepenuhnya mencabut berbagai pembatasan, yang mencakup segala hal mulai dari keuangan hingga energi.

Meskipun presiden dapat meringankan beberapa sanksi yang dikeluarkan melalui perintah eksekutif, Kongres kemudian harus mencabut Undang-Undang Perlindungan Warga Sipil Suriah tahun 2019, yang menghukum hampir semua orang yang mencoba melakukan bisnis dengan Suriah.

Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan pekan lalu bahwa pemerintahan Trump akan menawarkan bantuan ekonomi awal kepada Suriah dengan mengupayakan pengabaian selama 180 hari atas sanksi yang dijatuhkan oleh Kongres, dengan tujuan jangka panjang untuk mencabut seluruh sanksi tersebut.

Suriah pada awalnya ditetapkan sebagai negara pendukung akses terorisme oleh pemerintahan Carter pada tahun 1979, ketika Presiden Hafez al-Assad memerintah negara tersebut. Putra dan penggantinya, Bashar al-Assad, melarikan diri ke Moskow ketika pasukan pemberontak menyerang Damaskus.

(bbn)