“Meski kami mengakui kekuatan ekonomi dan keuangan AS yang signifikan, kami menilai itu tidak lagi sepenuhnya mampu menyeimbangi memburuknya indikator fiskal,” kata Moody’s dalam pernyataannya, Jumat.
Menjelaskan keputusannya, lembaga pemeringkat itu mencatat bahwa selama lebih dari satu dekade, “utang federal AS meningkat tajam akibat defisit fiskal yang terus berlanjut,” dan juga menyoroti tekanan dari kenaikan suku bunga.
“Penurunan satu tingkat ini dari total 21 tingkat dalam skala penilaian kami mencerminkan peningkatan rasio utang pemerintah dan pembayaran bunga selama lebih dari satu dekade ke level yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan negara-negara dengan peringkat serupa,” lanjut pernyataan Moody’s.
Joe Lavorgna, mantan kepala ekonom Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih pada masa jabatan pertama Trump, menyebut waktu pengumuman ini “sangat aneh” dalam wawancara di Bloomberg Television pada Jumat. Ia menilai asumsi Moody’s terhadap pertumbuhan pendapatan negara terlalu pesimistis.
“Yang jelas, para pendukung disiplin fiskal akan menggunakan ini sebagai alasan untuk bersikap lebih hati-hati ke depan,” kata Lavorgna.
Trump selama ini menyatakan bahwa agenda ekonominya — yang berfokus pada pemotongan pajak, pelonggaran regulasi, serta tarif besar-besaran guna menarik kembali lapangan kerja manufaktur — akan mendorong pertumbuhan kuat.
Meskipun belum jelas apakah penurunan peringkat ini akan berdampak langsung pada kebijakan di Washington, langkah Moody’s diambil di tengah defisit anggaran federal yang kini hampir menyentuh US$2 triliun per tahun — atau lebih dari 6% dari produk domestik bruto. Kenaikan suku bunga dalam beberapa tahun terakhir juga menyebabkan biaya pelunasan utang pemerintah semakin meningkat.
Sementara itu, para legislator tengah menggodok paket kebijakan pajak besar-besaran yang mencakup perpanjangan pemotongan pajak tahun 2017 — yang diberlakukan pada masa jabatan pertama Trump — serta tambahan pemotongan baru yang dijanjikannya dalam kampanye pemilu lalu. Keputusan Moody’s diumumkan hanya beberapa jam setelah komite penting di DPR gagal meloloskan paket tersebut karena keberatan dari kelompok konservatif garis keras terkait biaya yang ditimbulkan.
RUU pajak itu diperkirakan akan menambah defisit dalam beberapa tahun ke depan, tetapi tetap menjadi prioritas utama Presiden. RUU tersebut mencakup pemangkasan belanja sekitar US$1,5 triliun dalam satu dekade mendatang, tetapi jumlah itu tidak mencukupi untuk menutup potensi pemotongan pajak senilai sekitar US$4 triliun dalam rencana tersebut.
Sebelumnya pada hari yang sama, Trump mengecam para legislator yang disebutnya “tukang cari panggung” dan mendesak partainya agar segera meloloskan RUU pajak tersebut. Gedung Putih juga memperingatkan Partai Republik bahwa pihak administrasi mengharapkan dukungan penuh dari semua anggota mereka terhadap paket kebijakan ini.
(bbn)
