Sementara itu, belanja negara tercatat sebesar Rp620,3 triliun atau 17,1% dari pagu Rp3.621,3 triliun. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp413,2 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp196,1 triliun dan belanja non-K/L Rp217,1 triliun. Sedangkan transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp207,1 triliun atau 22,5% dari target.
Thomas mengatakan APBN 2025 akan difokuskan pada upaya peningkatan pendapatan, efisiensi, dan produktivitas belanja.
Hal ini dicapai melalui pelaksanaan reformasi perpajakan yang lebih sehat dan berkeadilan, perluasan basis pajak, dan peninggatan kepatuhan wajib pajak.
Di sisi lain, kebijakan belanja negara diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja agar lebih efisien dan efektif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka pendek, kebijakan fiskal akan difokuskan pada upaya mempertahankan momentum program prioritas pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
"Hal ini dilakukan melalui realokasi anggaran untuk belanja produktif. Kebijakan ini mengintegrasikan dan memastikan efektivitas belanja prioritas pusat dan daerah, serta mempercepat pelaksanaan belanja kementerian dan lembaga dan transfer ke daerah," ujarnya.
"Meskipun kondisi eksternal masih sulit diprediksi, kita terus berupaya mendukung prioritas pembangunan, menjaga keberlanjutan hutang, dan terus memperkuat reformasi pengelolaan keuangan negara."
(ain)
