Wakil PM tersebut akan mengadakan pembicaraan dengan para pemangku kepentingan publik dan swasta, serta menyampaikan kesiapan negara untuk mengimpor lebih banyak energi, pesawat terbang, dan produk pertanian.
Pemerintahan Paetongtarn dikecam oleh oposisi karena dianggap lamban dalam merespons kenaikan tarif karena mengadopsi strategi wait-and-see menjelang pengumuman dan belum menjelaskan strateginya secara terbuka mengenai cara melindungi ekonominya yang bergantung pada perdagangan.
Sementara negara-negara seperti Vietnam dan Kamboja telah menawarkan untuk menghapus atau memangkas pajak atas barang-barang AS, serta China telah membalas dengan pengumuman tarifnya sendiri.
"Kami akan menempuh jalan tengah," kata Supavud, yang juga merupakan anggota kelompok kerja pemerintah Thailand untuk tarif, kepada saluran televisi MCOT yang dikelola pemerintah.
"Kami tidak akan terburu-buru ke AS, dan kami tidak akan tinggal diam dan membalas seperti China. Kami akan mencoba mencari cara untuk hidup berdampingan dengan pemerintahan Trump yang baru."
Menawarkan potongan pajak seperti yang dilakukan beberapa negara lain tidak mungkin menjamin hasil yang nyata, kata Supavud, seraya menambahkan bahwa "kita harus menyimpan peluru kita" untuk negosiasi.
Menurut Kantor Perwakilan Dagang AS, surplus perdagangan Thailand dengan AS mencapai US$45 miliar tahun lalu. Produk elektronik, makanan olahan, dan produk pertanian termasuk di antara pengiriman terbesar Thailand ke AS.
Paetongtarn telah menegaskan kembali bahwa kepentingan nasional Thailand akan menjadi yang terpenting dalam negosiasi mendatang, bahkan saat ia menawarkan untuk mempromosikan lebih banyak investasi Thailand di AS. Dia juga menawarkan untuk merampingkan hambatan non-tarif dan menindak praktik penggunaan negaranya sebagai tempat transit untuk pengiriman ke AS.
Menurut perkiraan Federasi Industri Thailand, meski negosiasi mungkin akan berlarut-larut karena setiap negara yang terkena tarif Trump sedang mencari perundingan dengan AS untuk meminimalkan dampaknya, kerugian ekonomi bagi Thailand bisa mencapai 900 miliar baht (US$26 miliar).
Ketua Federasi Industri Thailand, Kriengkrai Thiennukul mengungkapkan bahwa mobil, makanan, plastik, dan pengiriman bahan kimia kemungkinan besar akan terpukul keras oleh tarif AS karena pajak yang lebih tinggi akan mengikis daya saing mereka.
Supavud mengatakan, pemerintahan Paetongtarn sedang menyiapkan sekitar 3 miliar baht dalam bentuk pinjaman lunak untuk membantu para eksportir dan usaha kecil yang terkena dampak tarif AS. Pertemuan kelompok kerja tarif pada Selasa (8/4/2025) akan membahas dan menyempurnakan langkah-langkah untuk menangani dampak tarif.
(bbn)
