Iqbal pun mengklaim prediksinya tersebut bukan hanya angka belaka. Menurut dia, serikat pekerja pada beberapa perusahaan sudah melaporkan telah dimulainya ajakan perundingan dengan pimpinan tempatnya bekerja. Isinya soal potensi terjadinya PHK di perusahaan tersebut.
"Berapa jumlah PHK, kapan dilakukan PHK, dan bagaimana hak-hak buruh untuk mendapatkan hak-haknya setelah PHK belum disampaikan. Baru disampaikan potensi PHK, oleh karena itu mereka minta berunding," ujar dia.
Selain itu, para buruh pun menerima informasi tentang terus turunnya kinerja perusahaan pada sejumlah sektor sejak sebelum Idulfitri 1446 Hijriah. Bahkan, beberapa perusahaan sedang mencari formulasi untuk menghindari PHK. Dengan kebijakan Trump, kinerja perusahaan tersebut akan makin anjlok.
Menurut Iqbal, tarif Trump membuat produk Indonesia tidak kompetitif di pasar AS karena peningkatan harga. Sehingga, produksi di Indonesia akan diturunkan akibat harga yang meningkat dan penurunan pembeli.
Dia pun menilai pemerintah sama sekali belum mengambil sikap dan rencana kebijakan untuk mengamankan industri dari kebijakan tarif resiprokal Trump.
Hal ini, kata dia, membuat KSPI dan Partai Buruh merekomendasikan pembentukan satuan tugas (satgas) PHK kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad.
"Sambil saya silaturami lebaran, saya menyarankan kepada Wakil Ketua DPR RI tersebut, pada beliau bentuk satgas PHK. Jangan hanya Kementerian Ketenagakerjaan," ujar dia.
Iqbal menggarisbawahi PHK gelombang pertama sudah terjadi pada Januari sampai awal Maret 2025. Berdasarkan catatan KSPI dan Partai Buruh, jumlahnya mencapai 60.000 pada periode tersebut.
(dov/frg)
