Saat menjabat sebagai presiden, Duterte sering disebut sebagai Donald Trump-nya Asia karena gaya kepemimpinannya radikal dan cara bicaranya berapi-api di depan umum.
Sebelum memangku jabatan tertinggi di Filipina, ia menarik perhatian nasional sebagai Wali Kota Davao, Filipina selatan, di mana ia menetapkan keselamatan publik dan pemberantasan obat-obatan terlarang sebagai fokus utamanya. Duterte dituduh melakukan pembunuhan, main hakim sendiri, dengan menggunakan "pasukan pembunuh" selama menjabat sebagai wali kota — tuduhan yang menurutnya dibuat-buat.
Sebagai kandidat dalam Pilpres 2016, ia berkampanye dengan agenda yang sama, menilai penggunaan narkotika sebagai epidemi nasional dan berjanji memberantas narkoba ilegal dalam waktu enam bulan setelah terpilih. Dia menuding para kritikus lebih mementingkan nyawa penjahat daripada kebaikan masyarakat.
Kampanyenya menyasar para bandar narkoba, pengedar, pengguna: siapa pun yang terkait dengan perdagangan ilegal. Pada saat itu, Duterte mengatakan ada 4 juta pecandu narkoba di negara ASEAN berpenduduk sekitar 100 juta jiwa tersebut.
Badan Obat-obatan Berbahaya pemerintah menyebut jumlahnya mencapai 1,8 juta. Metamfetamin kristal, yang dikenal sebagai shabu, pada saat itu merupakan momok nomor 1, di mana sebagian besar berasal dari China.
Bagaimana perang narkoba berlangsung?
Duterte berulang kali memberi tahu polisi selama masa jabatannya bahwa mereka boleh "menembak mati" para penjahat yang melawan saat ditangkap. Menurut Amnesty International, instruksi ini menyebabkan ribuan pembunuhan di luar hukum oleh polisi terhadap tersangka narkoba, yang sebagian besarnya orang miskin.
Badan penegakan hukum narkoba Filipina mengungkap ada lebih dari 6.000 orang kehilangan nyawa akibat kekerasan selama Duterte menjabat sebagai presiden dari 2016 hingga 2022. Human Rights Watch dan media lokal menyebut jumlahnya lebih dari 12.000 orang. Lebih dari 340.000 orang ditangkap.
Pada tahun 2017, publik sangat marah karena seorang siswa berusia 17 tahun terbunuh. Rekaman CCTV menunjukkan gambar yang tampak seperti polisi menyeret siswa tersebut beberapa menit sebelum dia ditembak mati.
Selama ini, Duterte membela tindakannya, mengatakan dia melakukannya demi negaranya. Pemerintahannya mengklaim jumlah kematian dari organisasi-organisasi internasional itu dilebih-lebihkan, dan tindakan polisi wajar sebagai bentuk pembelaan diri.
Pihak Duterte juga mengatakan kematian warga sipil yang tidak bersalah, termasuk anak-anak, merupakan "kerusakan tambahan" yang tidak bisa dihindari. Menurut data pemerintah, narkoba dan peralatan senilai 89 miliar peso (US$1,6 miliar) disita polisi, dan lebih dari 25.000 desa dibersihkan dari narkotika ilegal.
Apa yang dituduhkan ICC kepada Duterte?
ICC membuka penyelidikan awal terhadap perang narkoba Duterte pada tahun 2018, menyusul pengaduan yang diajukan oleh seorang pengacara dan anggota parlemen yang menuduh Duterte melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembunuhan massal.
Tak lama setelah itu, Duterte memutuskan menarik Filipina keluar dari perjanjian yang membentuk ICC, proses yang diselesaikan pada tahun 2019.
Namun, Mahkamah Internasional (ICJ) tetap mempertahankan yurisdiksi atas dugaan kejahatan yang dilakukan sebelum penarikan tersebut. Keluarga korban perang narkoba juga mendesak pengadilan melanjutkan penyelidikannya.
Bahkan sebelum penyelidikan awal ICC, pada 2017, Duterte menyangkal melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ia mengatakan "penjahat tidak memiliki rasa kemanusiaan," meski pada tahun yang sama ia mengakui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh polisi.
Namun, pengadilan menghadapi perlawanan dari Duterte selama bertahun-tahun. Ia bahkan mengancam akan menangkap jaksa yang menyelidiki perang melawan narkoba. Penyelidikan dihentikan pada akhir 2021 setelah pemerintah Duterte meminta penangguhan, dengan alasan bahwa otoritas setempat sedang menyelidiki dugaan pembunuhan di luar hukum.
Penyelidikan dibuka kembali pada 2023, di mana ICC mengatakan tidak puas dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah Filipina. Saat itu, Ferdinand Marcos Jr telah mengambil alih kursi kepresidenan dari Duterte setelah menang Pemilu 2022.
Putri Duterte, Sara, adalah kandidat wakil presiden Marcos. Marcos awalnya menolak bekerja sama dengan ICC, tetapi pemerintahannya mengubah sikapnya pada akhir tahun lalu saat hubungannya dengan klan Duterte mulai merenggang.
Selanjutnya pada Maret 2025, pemerintahan Marcos menangkap dan mendeportasi Duterte agar diadili ICC di Den Haag. Dalam surat perintah penangkapan terhadap mantan pemimpin Filipina tersebut, ICC mengatakan mereka menemukan "alasan yang masuk akal" bahwa Duterte melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan lewat perang narkoba yang dilakukannya saat menjabat sebagai Wali Kota Davao dan Presiden Filipina.
"Dia memiliki wewenang untuk menunjuk pejabat penegak hukum utama dan menciptakan jaringan nasional, yang membunuh mereka yang diidentifikasi sebagai tersangka kriminal dan melindungi para pelaku agar tidak dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan mereka," bunyi surat perintah penangkapan ICC terhadap Duterte.
Apa yang terjadi selanjutnya?
Setelah ditangkap, Duterte akan diserahkan ke ICC dan ditahan di pusat penahanan di Den Haag, Belanda. Menurut situs web ICC, dia diperkirakan akan menjalani proses praperadilan, hadir di pengadilan untuk mengonfirmasi bahwa dia memahami dakwaannya.
Hakim akan mendengarkan jaksa penuntut, pembela, dan perwakilan hukum para korban, sebelum kemudian memutuskan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan ke persidangan, biasanya dalam waktu 60 hari.
Jika persidangan dilanjutkan, jaksa penuntut harus membuktikan di hadapan tiga hakim bahwa Duterte bersalah tanpa keraguan apa pun. Para hakim bisa menjatuhkan hukuman penjara hingga 30 tahun pada seseorang yang terbukti bersalah atau hukuman seumur hidup dalam kasus-kasus luar biasa, dan juga bisa memerintahkan ganti rugi bagi para korban. Putusan tersebut bisa diajukan banding oleh pihak pembela.
(bbn)
