Pegawai yang terdampak diharapkan menyelesaikan tugas mereka secara daring hingga 21 Maret, setelah itu mereka akan menjalani cuti administratif berbayar hingga akhir masa kerja mereka sebagai pegawai pemerintah.
Trump menargetkan pembubaran Departemen Pendidikan sebagai bagian dari upaya Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE) guna mengurangi jumlah pegawai negeri dan menekan anggaran. Trump sebelumnya menyatakan ingin menutup departemen ini “secepatnya,” tetapi mengakui bahwa persetujuan kongres diperlukan untuk pembubaran total.
Sejak Trump menjabat, langkah serupa dengan DOGE juga telah dilakukan di beberapa lembaga lain, seperti Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB) dan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID). Meskipun kedua lembaga ini dibentuk oleh Kongres, DOGE berhasil mengurangi sebagian besar operasinya tanpa perlu persetujuan legislatif. Salah satu strategi yang digunakan adalah menghapus papan nama lembaga dari gedung-gedung mereka.
Menteri Pendidikan Linda McMahon sebelumnya mengatakan kepada staf bahwa departemen ini sedang menjalankan “misi terakhir” yang akan berdampak besar pada pegawai, anggaran, dan operasional. Ia berjanji akan memenuhi keinginan Trump untuk menyerahkan pengawasan pendidikan kepada pemerintah negara bagian dan daerah, meskipun saat ini mereka sudah bertanggung jawab atas kurikulum dan pengelolaan sekolah sehari-hari.
Semua lembaga pemerintah wajib menyerahkan laporan kepada Kantor Manajemen Personalia (OPM) tentang rencana pemangkasan pegawai dalam skala besar sebelum Kamis (13/03/2025). Ini merupakan tahap pertama dari dua langkah besar untuk mengurangi skala pemerintahan federal. Selain itu, mereka juga diminta menyusun rencana perombakan organisasi dan relokasi pekerjaan ke luar Washington, DC sebelum April.
Departemen Pendidikan saat ini memiliki sekitar 4.133 pegawai, dengan sekitar 600 orang telah mengajukan pengunduran diri atau mengikuti program pemisahan sukarela yang ditawarkan awal tahun ini. Sebanyak 63 pegawai dalam masa percobaan telah diberhentikan pada Februari, sehingga dalam upaya ini sekitar 1.315 pegawai tambahan diperkirakan akan kehilangan pekerjaannya.
(bbn)
