Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan kebijakan efisiensi kementerian/lembaga (K/L) pada 2025 akan menjadi acuan dasar (baseline) dalam penyusunan APBN pada 2026.
Bendahara Negara mengatakan kebijakan pada tahun ini akan menciptakan budaya baru untuk efisiensi birokrasi di seluruh kementerian/lembaga.
"Kami menyetujui exercise efisiensi-efisiensi kementerian/lembaga pada 2025 akan dijadikan sebagai baseline kalau ini menciptakan sebuah budaya baru untuk efisiensi dari birokrasi di seluruh kementerian/lembaga," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (13/2/2025).
Kebijakan efisiensi pada tahun ini diharapkan menciptakan budaya baru untuk menekankan pelaksanaan tugas secara efisien, cepat, dan baik.
"Sehingga pelayanan publik tidak dikorbankan dan tentu berbagai target-target tidak akan kita lakukan pengurangan," ujarnya.
Menurut Bendahara Negara, efisiensi memiliki tujuan untuk makin mempertajam tujuan Asta Cita. Sehingga, efisiensi seharusnya tidak memengaruhi target dari Kabinet Merah Putih. Terlebih, belanja bantuan sosial tidak mengalami pengurangan.
Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengatakan penyusunan APBN 2026 nantinya akan berpatokan pada APBN 2025 yang sudah mengalami efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
"Ya sudah jelas pesannya bahwa baseline APBN 2026 nanti berpatokan pada APBN 2025 yang sudah diefisiensikan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 sudah jelas, baselinenya di sana," ujar Misbakhun.
Sri Mulyani memastikan anggaran kementerian/lembaga (K/L) setelah adanya rekonstruksi atau penyesuaian ulang efisiensi anggaran pada akhirnya tetap Rp306,69 triliun.
"Masih sama, tidak berubah," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Kamis (13/2/2025).
(lav)
