"Kami khawatir penarikan penuh tidak akan tercapai besok," ujar Presiden Aoun dalam sebuah pernyataan.
Lebanon menegaskan bahwa tanggapannya terhadap situasi ini akan dilakukan melalui sikap nasional yang solid dan komprehensif.
Ketegangan ini menunjukkan betapa rapuhnya gencatan senjata antara Israel dan kelompok bersenjata Lebanon, Hizbullah. Situasi semakin tegang setelah laporan beberapa serangan terbaru di Lebanon, pola yang kerap dilakukan Israel menjelang berakhirnya pertempuran.
Salah satu serangan terjadi di kota pelabuhan Sidon, di mana sebuah drone Israel menyerang sebuah mobil, menjadikannya serangan terdalam Israel ke wilayah Lebanon sejak gencatan senjata berlaku.
Militer Israel mengklaim serangan itu menargetkan seorang pejabat Hamas yang bertanggung jawab atas operasi kelompok tersebut di Lebanon.
Selain itu, drone Israel juga menjatuhkan granat di alun-alun utama kota Kfarchouba, sementara pasukan Israel membakar rumah-rumah di kota perbatasan Odaisseh, menurut laporan dari Kantor Berita Nasional Lebanon.
Ramzi Kaiss dari Human Rights Watch menuduh Israel sengaja menghancurkan rumah-rumah dan infrastruktur sipil, yang membuat banyak warga kesulitan untuk kembali ke rumah mereka.
Gencatan Senjata yang Rawan Runtuh
Israel dan Hizbullah sebelumnya telah menyepakati gencatan senjata untuk mengakhiri pertempuran yang berlangsung selama berbulan-bulan. Selama konflik, Israel melancarkan operasi darat terhadap Lebanon serta membunuh sejumlah tokoh penting Hizbullah, termasuk pemimpin mereka, Hassan Nasrallah.
Berdasarkan perjanjian, militer Israel harus menarik diri dari Lebanon selatan dalam jangka waktu 60 hari, sementara militer Lebanon bersama pasukan perdamaian PBB mengambil alih wilayah yang sebelumnya dikendalikan Hizbullah.
Namun, tenggat waktu 60 hari yang seharusnya berakhir pada akhir Januari telah diperpanjang hingga Selasa (18/02/2025). Sementara itu, Hezbollah diharapkan mundur ke utara Sungai Litani, sekitar 30 km dari perbatasan Lebanon-Israel, dan membongkar infrastruktur militernya di wilayah selatan.
Namun, pekan lalu, Israel menuduh Hizbullah gagal mematuhi perjanjian tersebut dan menyatakan tidak berencana untuk menarik pasukannya sepenuhnya dalam waktu dekat.
Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri, yang merupakan sekutu Hizbullah, mengungkapkan bahwa ia menerima informasi dari Washington bahwa Israel akan tetap menempati lima lokasi strategis. Rencana ini langsung ditolak oleh Lebanon.
Diduga kuat, posisi-posisi yang dipertahankan Israel tersebut memberikan keuntungan militer untuk mengontrol wilayah selatan Lebanon.
Karim Bitar, dosen studi Timur Tengah di Paris Institute of Political Studies (Sciences Po), mengatakan bahwa ada indikasi kuat adanya persetujuan diam-diam, jika bukan eksplisit, dari Amerika Serikat untuk memperpanjang periode penarikan pasukan Israel.
(del)
