Menteri Transportasi Sean Duffy mengumumkan proyek GulfLink Deepwater Port untuk mempercepat ekspor minyak mentah AS. Sementara itu, Menteri Energi Wright menyatakan telah memberikan persetujuan bersyarat bagi ekspor gas alam cair dari proyek di Louisiana. Trump juga mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan para gubernur guna mendorong proyek pipa gas di wilayah timur laut yang telah lama tertunda.
Lebih banyak kebijakan baru akan segera diumumkan. Direktur National Economic Council, Kevin Hassett, menyatakan, "Saya memperkirakan pekan depan akan ada tindakan yang mengejutkan masyarakat tentang betapa menguntungkannya ini bagi rakyat Amerika."
Trump menjadikan produksi energi domestik sebagai prioritas utama, menekankan bahwa minyak dan gas yang melimpah dapat menjadi sumber kekuatan geopolitik dan ekonomi bagi AS. Di sisi lain, pemerintahan Trump juga menyoroti pentingnya listrik yang andal dan terjangkau, terutama di tengah persaingan global dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI).
"Kita sedang berlomba dalam persaingan AI dengan China," ujar Burgum. "Satu-satunya cara untuk menang adalah dengan lebih banyak listrik."
Dewan ini akan menyusun strategi dominasi energi nasional, termasuk mempercepat perizinan dan menyederhanakan regulasi di semua sektor energi AS. Trump juga menginstruksikan dewan untuk berkonsultasi dengan pemangku kepentingan swasta guna mengatasi hambatan biaya serta menyusun kebijakan yang lebih kompetitif. Dewan ini akan beroperasi di bawah Kantor Eksekutif Presiden, menegaskan peran sentralnya dalam pemerintahan.
Trump berjanji akan meningkatkan produksi minyak dan gas AS sebagai bagian dari kampanyenya serta upaya menekan harga bagi konsumen. Penasihat senior Trump juga melihat peningkatan produksi energi dan perpanjangan pemotongan pajak sebagai cara untuk mengimbangi potensi kenaikan biaya akibat tarif impor yang baru.
Sebelumnya, presiden-presiden AS juga membentuk kelompok serupa untuk mengarahkan kebijakan energi dan lingkungan. Presiden Joe Biden, misalnya, mendirikan National Climate Task Force untuk menangani perubahan iklim secara menyeluruh. Sementara itu, Presiden George W. Bush membentuk National Energy Policy Development Group, yang dipimpin oleh Wakil Presiden Dick Cheney, untuk mengusulkan berbagai kebijakan demi memastikan energi yang andal dan terjangkau.
Gagasan tentang posisi "Pemimpin Energi" pertama kali muncul dalam kampanye kepresidenan Trump tahun lalu. Saat itu, beberapa penasihatnya mempertimbangkan pendekatan serupa dengan tim iklim yang dibentuk Biden untuk mengoordinasikan kebijakan lingkungan di seluruh pemerintahan. Namun, Burgum mengajukan diri untuk memimpin dewan ini sambil tetap menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Trump kemudian mengonfirmasi keputusan ini dalam unggahan media sosial pada November lalu.
Dalam beberapa pekan terakhir, pejabat Gedung Putih berdiskusi mengenai seberapa besar kewenangan dewan energi baru ini dalam merumuskan kebijakan pemerintahan. Salah satu pertimbangan utama adalah bagaimana menempatkan para ahli energi dalam struktur pemerintahan, baik di National Economic Council maupun dalam dewan energi yang dipimpin Burgum.
Anggota dewan ini berasal dari berbagai lembaga federal yang memiliki kewenangan dalam regulasi energi. Departemen Dalam Negeri, misalnya, mengawasi pertambangan batu bara, pengeboran minyak, dan produksi energi terbarukan di sekitar 500 juta hektare lahan publik serta perairan federal. Departemen Energi mengelola cadangan minyak darurat negara serta laboratorium nasional yang menjadi pusat inovasi dalam energi nuklir, tenaga surya, dan teknologi lainnya. Sementara itu, Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) bertugas mengatur polusi dari pembangkit listrik, kendaraan, serta operasi minyak dan gas.
Di bawah kepemimpinan Trump, lembaga-lembaga federal diperkirakan akan mencabut sejumlah regulasi dari pemerintahan Biden yang membatasi permintaan minyak dan meningkatkan biaya produksi. Namun, sejauh mana seorang presiden dapat mendorong peningkatan produksi tetap memiliki batasan. Sejumlah eksekutif industri minyak, misalnya, masih ragu untuk meningkatkan produksi secara drastis karena mereka lebih fokus pada keuntungan pemegang saham.
Dengan langkah ini, Trump ingin memastikan bahwa kebijakan energi AS tetap menjadi salah satu prioritas utama pemerintahannya, baik dalam konteks ekonomi domestik maupun dalam persaingan global.
(bbn)
