Di sisi lain, Celios memproyeksikan jika anggaran penghematan sebesar Rp306,7 triliun seluruhnya dialokasikan untuk mendanai program MBG, hal ini berisiko mengarah pada pemborosan fiskal yang besar.

“Meskipun MBG dirancang dengan niat baik untuk mencakup seluruh anak, alokasi anggaran yang sangat besar untuk satu program saja dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya negara,” ujarnya.

Dengan menggunakan seluruh dana penghematan untuk MBG, negara diproyeksikan akan kehilangan kesempatan untuk mengalokasikan dana tersebut ke sektor-sektor lain yang lebih mendesak atau lebih berpotensi dalam mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

“Apabila MBG diberikan kepada semua anak, maka terdapat anggaran MBG sebesar Rp50,72 triliun yang malah dinikmati oleh anak-anak dari keluarga kaya,” ujarnya.

Celios merekomendasikan skema MBG dengan targeted approach, di mana MBG menyasar kelompok yang benar-benar membutuhkan seperti anak yang mengalami malnutrisi, ibu hamil, berasal dari keluarga yang memiliki penghasilan di bawah Rp2 juta per bulan, dan berada di wilayah yang rentan mengalami malnutrisi.

Menurut estimasi Celios, beberapa program yang dapat dibiayai dengan dana hasil efisiensi tersebut antara lain:

1. Peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tambahan Rp30,37 triliun untuk 10,16 juta KPM;

2. Program Indonesia Pintar (PIP) dengan tambahan Rp13,71 triliun untuk 18,89 juta siswa, serta beasiswa kuliah (KIP, Afirmasi, dan Unggulan) dengan tambahan Rp14,49 triliun untuk 1,04 juta mahasiswa;

3. Bantuan Subsidi Upah (BSU) dapat ditingkatkan dengan tambahan Rp4,98 triliun untuk 1,38 juta pekerja;

4. Subsidi tiket KRL sebesar Rp1,80 triliun dapat membuat tiket KRL Jakarta-Bogor gratis;

5. BPJS Kesehatan (PBI JKN) dapat menerima tambahan Rp47,21 triliun untuk 98,35 juta peserta

6. Subsidi pupuk sebesar Rp54,86 triliun untuk 9,98 juta petani;

7. Melunasi tunggakan tunjangan kinerja dosen ASN sejak 2020-2024 sebesar Rp5,7 triliun.

(lav)