"Kita juga ingin memastikan kerjasama ini ada payung hukum yang jelas. Kita ingin memastikan antara private sector dan BUMN bekerja secara transparan," kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan harapannya kepada BUMN untuk membantu mensukseskan program ambisius Presiden Prabowo Subianto ini.
Program ini, kata dia, juga harus melibatkan seluruh pengusaha lokal kecil maupun besar dengan perusahaan milik negara tersebut.
"Ini harus saling menguntungkan, menguntungkan bagi negara, menguntungkan bagi rakyat yang nanti mengisi rumahnya, dan juga menguntungkan bagi dunia usaha," kata Ara, sapaan akrabnya.
Untuk diketahui, saat ini pemerintah melakukan efisiensi anggaran terhadap sejumlah Kementerian, yang ditujukan untuk mendanai program prioritas milik Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis.
Efisiensi anggaran tersebut turut berlaku di Kementerian PKP, yang sebelumnya memiliki pagu anggaran sepanjang 2025 sebesar Rp5,27 triliun, menjadi hanya sebesar Rp1,61 triliun atau terjadi pemotongan sekitar 60%.
Pemotongan tersebut tentu berdampak terhadap program yang juga merupakan milik Prabowo, yaitu program 3 juta rumah dalam setahun.
(ibn/spt)
