Trump juga menambahkan bahwa AS akan membersihkan wilayah Gaza dari sisa-sisa bom dan menawarkan tanah baru bagi warga Palestina. "Mereka seharusnya mendapatkan lahan yang bagus, segar, dan indah, dan kami akan menggalang dana untuk membangun wilayah itu," ujar Trump.

Menanggapi hal ini, baik Sisi maupun Macron menolak keras gagasan tersebut. "Pemindahan paksa di Gaza tidak dapat diterima," kata mereka dalam pernyataan bersama yang dikutip oleh Agence France-Presse. Mereka menegaskan bahwa tindakan semacam itu merupakan pelanggaran hukum internasional, menghambat solusi dua negara, dan dapat menjadi faktor destabilisasi bagi Mesir dan Yordania.

Sementara itu, Mesir masih berupaya keluar dari krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Pada Maret lalu, negara tersebut mendevaluasi mata uangnya hingga 40% terhadap dolar guna mengatasi kelangkaan devisa. Mesir juga telah mengamankan bailout global senilai sekitar 57 miliar dolar AS dari Uni Emirat Arab, Dana Moneter Internasional (IMF), dan lembaga lainnya.

Usulan Trump mendapat kecaman luas di Timur Tengah serta dari sekutu utama AS di Eropa. Arab Saudi, yang diharapkan AS untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, menyebut gagasan pemindahan warga Palestina sebagai "pelanggaran terhadap hak sah rakyat Palestina."

Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohamed bin Zayed dan Raja Yordania Abdullah II dalam pembicaraan telepon menekankan pentingnya menemukan jalur perdamaian menyeluruh yang mencakup pembentukan negara Palestina yang merdeka.

Raja Abdullah II dijadwalkan bertemu dengan Trump di Gedung Putih pekan depan untuk membahas perkembangan ini lebih lanjut.

(bbn)