"Secara umum, perintah eksekutif tersebut menyerukan peninjauan ulang keterlibatan dan pendanaan Amerika di PBB mengingat adanya kesenjangan dan porsi pendanaan yang sangat besar di antara berbagai negara," kata Scharf.
Trump menyoroti "potensi luar biasa" PBB, tetapi mengatakan bahwa PBB "tidak dikelola dengan baik." "PBB seharusnya didanai oleh semua orang [negara], tetapi jumlahnya tidak proporsional, seperti yang selalu terjadi," ujarnya.
Trump sudah lama mengecam porsi pendanaan Washington untuk badan-badan multilateral, juga menyerukan negara-negara lain untuk meningkatkan kontribusi mereka, terutama pada aliansi militer NATO.
UNRWA merupakan badan bantuan utama bagi warga Palestina, di mana lebih dari 1,9 juta warga yang terpaksa mengungsi akibat perang di Gaza bergantung pada pengiriman bantuan UNRWA untuk bertahan hidup.
Di bawah pemerintahan Trump, Washington telah mendukung langkah Israel untuk melarang badan tersebut memberi bantuan ke Gaza, setelah sekutu AS tersebut menuduh UNRWA menyebarkan propaganda kebencian.
Pendanaan AS untuk UNRWA dihentikan pada Januari 2024 oleh pemerintahan presiden saat itu, Joe Biden, setelah Israel menuduh 12 pegawainya terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Berbagai penyelidikan menemukan beberapa "masalah terkait dengan netralitas" di UNRWA, tetapi tidak menemukan bukti atas tuduhan Israel. Sebagian besar donatur lain, yang juga menangguhkan pendanaan saat itu, melanjutkan dukungan finansial mereka ke UNRWA.
Sebelumnya, pada awal masa jabatan keduanya, Trump juga menarik AS dari Perjanjian Iklim Paris dan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). AS sendiri merupakan donatur terbesar WHO.
Penarikan AS dari sejumlah organisasi dunia merupakan pengulangan masa jabatan pertama miliarder dari Partai Republik tersebut, yang berakhir pada tahun 2021.
(ros)
