Pengadilan akan meninjau permintaan surat perintah baru dari CIO untuk menahan Yoon selama 20 hari, dari surat perintah awal yang hanya berlaku 48 jam. Keputusan tersebut mungkin akan diumumkan paling cepat pada Sabtu (18/1/2025) malam.
Pemimpin yang dimakzulkan ini mengejutkan seluruh dunia dengan memberlakukan darurat militer singkat pada awal Desember, membuat Korsel terjerumus ke dalam krisis konstitusional terburuk dalam beberapa dekade.
Yoon kemudian diskors dari tugasnya sebagai presiden setelah Majelis Nasional meloloskan mosi pemakzulkannya pada 14 Desember.
Yoon telah berulang kali mempersoalkan keabsahan investigasi yang dilakukan oleh CIO dan menolak menjawab pertanyaan para penyidik. Surat perintah baru bisa menandakan bahwa lembaga tersebut memiliki legitimasi untuk memimpin investigasi.
Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini sedang mempertimbangkan apakah akan mengesahkan keputusan parlemen dan memberhentikan Yoon dari jabatannya. Jika MK memutuskan pemakzulan Yoon sah, Pilpres akan digelar dalam waktu 60 hari setelahnya.
Majelis Nasional pada Jumat (17/1/2025) mengesahkan rancangan undang-undang yang telah direvisi tentang penyelidikan penasihat khusus atas dekret darurat militer Yoon, tanpa dukungan dari partai yang berkuasa.
(bbn)
