Bloomberg Technoz, Jakarta - Program mudik gratis yang digelar Kementerian Perhubungan untuk periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) di pulau Jawa dinilai kurang tepat sasaran.
Menurut Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno penyelenggaraan mudik gratis seharusnya tidak hanya berdasarkan survei statistik.
"Menyelenggarakan mudik gratis tidak hanya berdasarkan angka statistik hasil survey, namun harus melihat fakta di lapangan, supaya tepat sasaran," jelas Djoko dalam keterangannya, Sabtu (7/11/2024).
Hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan memperkirakan potensi pergerakan masyarakat selama Nataru mencapai 110,67 juta orang (39,30%) dengan daerah tujuan masih terusat di Pulau Jawa.
Untuk diketahui, pada masa Nataru 2024-2025 ada tiga Program Mudik Gratis yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan mengangkut 38.722 penumpang dan 2.320 sepeda motor. Ditjenhubdat menyediakan 88 unit bus dan 2 unit truk untuk 3.500 penumpang ke 11 rute tujuan di Pulau Jawa (Solo, Yogyakarta, Surabaya, Wonosobo, Semarang, Wonogiri, Cilacap, Purwokerto, Malang, Madiun dan Kediri).
Ditjen Perkeretaapian akan mengangkut 5.300 penumpang dan 2.320 sepeda motor (Stasiun Cirebon Prujakan, Stasiun Purwokerto, Stasiun Kutoarjo dan Stasiun Lempuyangan). Dan Ditjenhubla mengangkut 29.772 penumpang 29.972 penumpang untuk 100 ruas trayek pelayaran angkutan laut (PP).
Namun, Djoko menyoroti program mudik gratis menggunakan truk untuk mengangkut sepeda motor di Jawa cenderung tidak relevan. Sebagian besar rumah tangga di Pulau Jawa sudah memiliki sepeda motor, bahkan lebih dari satu unit, dan perjalanan jarak jauh dengan motor selama Nataru tidak sebanyak saat Lebaran.
"Mudik motor gratis di Jawa tidak diperlukan lagi, rata-rata setiap rumah tangga sudah memiliki sepeda motor dan jarak dari stasiun atau terminal bus ke tujuan tidak begitu jauh masih tersedia moda lanjutan cukup banyak di Jawa. Minimal bisa dijemput keluarganya menggunakan sepeda motor."
"Lain halnya di Lampung, setelah tiba di ibukota kabupaten, masih melanjutkan lagi dengan sepeda motor yang jaraknya masih cukup jauh. Dan di sana masih minim angkutan umum," jelasnya.
Oleh karena itu, Djoko menyarankan agar pemerintah memperbanyak pengadaan bus gratis, terutama untuk daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan, seperti Provinsi Lampung dan wilayah lain di Sumatra. Lampung, misalnya, kerap mengalami antrian panjang sepeda motor di pelabuhan, mencapai lebih dari satu kilometer pada malam hari. Dengan adanya bus gratis, beban penyeberangan dan lalu lintas dapat dikurangi.
"Program mudik gratis menggunakan bus tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, namun berilah bantuan bus gratis ke Pulau Sumatera, terutama ke setiap kota/kabupaten di Provinsi Lampung. Tujuannya mengurangi penggunaan sepeda motor menyeberang kapal dan pemerataan. Saat menunggu masuk kapal penyeberangan, antrian sepeda motor bisa mencapai 1 km lebih di malam hari. Sudah saatnya mudik gratis diarahkan ke Lampung," pungkasnya.
Adapun berdasarkan data Korlantas Polri (Agustus 2024) terdapat 164.136.793 kendaraan bermotor, terbanyak adalah sepeda motor 137.350.299 unit (83,68%). Sisanya, mobil penumpang 20.122.177 unit (12,26%), mobil barang 6.197.110 unit (3,78%), bus 285.957 (0,17%) dan kendaraan khusus 16.413 unit (0,11%).
(prc/frg)
